Kemiskinan Papua, PR Besar bagi Pemerintah

Sejumlah ibu menggendong bayi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat. [Antara]

Oleh : Firdilla Kurnia 

(Mahasiswi Sastra Arab Universitas Padjadjaran)

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan oleh pemerintah banyak membawa perubahan dan keberhasilan. Hal ini secara objektif dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan meningkatnya angka harapan hidup (CNN Indonesia, 11-06-2023).

IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Sementara IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60, yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022. Lalu tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan di Papua yakni 28,17 persen pada Maret 2010 menjadi 26,56 persen di 2022. Senada, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen di 2022. Dan angka harapan hidup mengalami kenaikan. Rinciannya untuk Papua, dari 64,31 pada 2010 menjadi 71,85 tahun pada 2022. Papua Barat juga naik dari 64,59 di 2010 menjadi 66,46 pada 2022 (CNN Indonesia, 11-06-2023).

Senada dengan Theofransus, Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyatakan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di wilayah Papua Barat mulai menurun. Dia meminta agar langkah mengurangi stunting dan kemiskinan ekstrim terus dilakukan secara berkesinambungan (JawaPos.com, 26-06-2023).

Sekilas jika diperhatikan angka kemiskinan di Papua terlihat mengalami penurunan. Namun penurunan angka itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang yakni dalam waktu 10 tahun. Padahal SDA yang berada di Papua begitu melimpah. Hal ini menyisakan PR besar karena  perkembangan tersebut terhitung lambat.

Jika mendengar kata Papua, orang-orang akan berpikir tentang wilayah termiskin, terbelakang, tertinggal, dan rawan konflik, namun sangat kaya dengan SDA seperti emas, tembaga, dan gas alam. Akan tetapi, ironisnya potensi yang dimiliki tidak dapat menyejahterakan rakyatnya.

Papua menyimpan banyak cadangan alam yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara, di antaranya: (1) tambang Grasberg Tembagapura, Mimika, Papua yang mampu menghasilkan 1,37 juta pon emas; (2) komoditas hasil tembaga yang diproduksi Papua mencapai 1,34 miliar pon pada tahun 2022; (3) cadangan gas alam mencapai lebih dari 500 miliar; (4) pertambangan minyak yang potensinya sangat besar, bahkan kapasitasnya mencapai ratusan barel per hari; (5) cadangan bijih nikel yang mencapai 0,06 miliar ton (Rumah123, 6-10-2022).

Faktanya, apa yang dimiliki oleh Papua saat ini tidak bisa dinikmati masyarakatnya karena Sumber Daya Alam (SDA) tersebut telah dimiliki oleh para penguasa kapitalis. Liberalisasi yang ada saat ini melegalkan segelintir orang untuk menguasai SDA yang ada. Ditambah campur tangan penguasa yang mengeluarkan berbagai peraturan yang membantu memuluskan aktivitas tersebut. Kekayaan alam Papua tidak menyisakan bahkan setengahnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat disana.

Kondisi ini terjadi tidak lain karena penerapan sistem yang sudah rusak. Sistem yang berdiri di atas kepentingan para kapital tidak akan mampu mencerahkan masa depan Papua. Hal tersebut meniscayakan tabiat yang dibawa oleh sistem ini dengan kepemilikan SDA yang didominasi oleh pihak asing dan swasta. Harapan memutus mata rantai kemiskinan rakyat Papua tidak akan pernah terwujud sama sekali, rakyat hanya merana dan menganggap kekayaan alam Papua sebagai kutukan bagi mereka.

Sejatinya yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua bahkan negeri ini bukanlah kebijakan tambal sulam berlandaskan sistem kapitalis. Masyarakat butuh sistem dengan kepemimpinan yang kuat yakni sistem ideologis yang berasal dari akidah Islam. Dengan penerapan akidah inilah para penguasa akan melihat urusan masyarakat lebih utama daripada kepentingan lainnya. Sebab Islam memerintahkan para penguasanya sebagai raa’in atau perisai bagi umatnya sehingga tidak akan pernah berkompromi pada pihak kapital yang akan mengeruk harta rakyatnya untuk kepentingan mereka atau golongan tertentu. Kesejahteraan masyarakat Papua akan terwujud jika dikembalikan pada pengaturan Islam.  SDA tidak akan dikuasai asing dan pembangunan di Papua pun mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain. 

Mengingat dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bahwa, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api yang merupakan sumber kekayaan alam, ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. 

Lebih lanjut lagi, Islam mengatur bahwa SDA Papua ditempatkan dalam kepemilikan atau harta umum yang akan dikelola oleh negara lalu disalurkan kembali kepada masyarakat. Negara juga akan menyediakan tenaga ahli yang kompeten dengan alat-alat yang memadai untuk mengelolanya. Maka dari itu, tidak akan ada pengambilalihan kekayaan alam untuk dikomersilkan kepada pihak asing atau golongan tertentu. Negara akan mandiri dan dapat menyejahterakan masyarakatnya, tidak seperti yang terjadi di dalam alam kapitalis saat ini. []vm

Berbagi :