FGD Forum Doktor ke-40: ”Dinasti Politik dan Bencana Demokrasi. Inilah Cara Mengatasi”

VisiMuslim, FDMPB - “Demokrasi itu merupakan paham derivasi dari ideologi sekularisme, yang nanti melahirkan kapitalisme dalam konteks ekonomi. Kemudian liberalisme dalam konteks perilaku,”Assoc Prof. Fahmy Lukman membuka diskusi pada Sabtu (11/11/2023).

FGD Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) ke-40 membahas topik yang hangat. Berkaitan dengan “Politik Dinasti dan Bencana Demokrasi”. Hadir juga sebagai narasumber Prof Dr. Suteki, M.Hum (Pakar Hukum), Prof. Dr Fahmi Amhar (Cendekiawan Muslim), Dr Ahmad Sastra, MM (Ketua FDMPB), Dr M Ryan, M.Ag dan (Ahli Politik Islam).

Dr Fahmy menegaskan kebenaran dalam demokrasi bersifat relatif. Senantiasa berubah-ubah disebabkan perubahan waktu dan tempat. Bahkan tidak jarang kemudian demokrasi berubah standar nilainya berdasarkan kepentingan. 

“Berkaitan dengan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebenarnya demokrasi menjadi alat mendominasi dunia. Bahkan AS menempuh berbagai macam cara seperti menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan yang dipilih secara demokratis di belahan dunia lainnya,”terangnya.

Jika merujuk pada dinasti politik maknanya merujuk pada kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. 

“Misalnya ayah yang mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Biasanya dalam sistem monarki atau kerajaan. Hal itu mengacu pada kondisi yang sengaja dikonsturksikan kekuasaan hanya dikuasai oleh satu keluarga. Tendensinya itu negatif,”jelas Dr M Ryan.

Dinasti politik seharusnya ditolak. Hal ini akan memberikanruang kepada pihak yang memiliki potensi malpraktik (pemerintahan). Seseorang menjadi pemimpin karena koneksitas keluarga bukan karena prestasi dan kompetensi.

Prof Fahmi Amhar menegaskan untuk mengantisipasi politik dinasti, penting untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan menerapkan aturan yang mengontrol kekuasaan berlebihan dari satu keluarga. Reformasi kebijakan dan pendidikan politik juga dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan inklusif.

Islam sebagai agama memberikan prinsip-prinsip dan pedoman 

untuk tata pemerintahan yang adil, partisipatif, dan transparan. Meskipun tidak secara khusus mengomentari masalah politik dinasti, 

prinsip-prinsip tersebut dapat membantu mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga (yang membuat negara rapuh oleh disrupsi) dan mencegah menjalarnya korupsi. 

Lebih lanjut, Prof Fahmi Amhar menjelaskan cara Islam mencegah politik dinasti. Pertama, keadilan dan meritokrasi. Kedua, partisipasi masyarakat. Ketiga, transparansi dan pertanggungjawaban. Keempat, rotasi kekuasaan. Kelima, kritik terhadap nepotisme. 

“Islam memiliki cara untuk mencegah konsentrasi kekuasaan hanya pada satu keluarga (dinasti) yang dapat merapuhkan negara dan mempermudah korupsi. Namun realitasnya ditentukan oleh seberapa dalam ketaqwaan para elit dan keberanian masyarakat untuk melakukan dakwah kontrol sosial,”terangnya.

Acara FGD Forum Doktor ini memberikan edukasi komperhensif. Kepedulian Doktor Muslim Peduli Bangsa ini menjadi jawaban atas keresahan publik selama ini.[] 

Berbagi :