Kapitalisasi Kesehatan Suburkan Investor Asing

Oleh : Siti Rohmah, S. Ak (Pemerhati Kebijakan Publik)

Setiap November Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN), tahun 2023 mengusung tema, 'Transformasi Kesehatan Maju'. 

Pada acara peresmian groundbreaking pembangunan rumah sakit Mayapada Hospital Nusantara yang disiarkan secara virtual Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa hampir 2 juta orang Indonesia pergi berobat ke luar negeri. Hal tersebut membuat arus modal ke luar negeri dari Indonesia atau disebut capital outflow yang diperkirakan hampir Rp. 100 triliun setiap tahun. Jokowi berharap dengan dibangunnya rumah sakit Mayapada Hospital dapat mengurangi jumlah masyarakat yang pergi berobat ke luar negeri. (detikNews.com, (01-11-2023)).

Swastanisasi Kesehatan

Transformasi kesehatan seharusnya fokus pada penyelesaian masalah kesehatan, bukan memprioritaskan transformasi digital.

Indonesia maju tentu membutuhkan SDM yang berkualitas. Namun, saat ini masih banyak persoalan kesehatan yang menghambat terwujudnya SDM berkualitas, seperti stunting dan kemiskinan, mahalnya layanan kesehatan, dan kualitas layanan kesehatan yang masih jauh dari harapan.

Lebih dari 60 persen pasien berpendapat durasi waktu konsultasi di RS Indonesia sangat singkat dibandingkan di luar negeri, pelayanan kesehatan terasa kurang baik karena kurangnya empati serta penjelasan kurang memadai. Sebagian masyarakat merasa masalah teknologi kesehatan di Indonesia kurang canggih dan seringkali diagnosa pun kurang akurat. Ketika rakyat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan, harus datang ke rumah sakit swasta dengan merogoh kantong yang dalam tentunya.

Dilihat dari hasil survei di atas menunjukkan bahwa negara ini masih belum bisa memberikan fasilitas kesehatan yang berkualitas. 

Banyaknya rumah sakit swasta yang banyak di Indonesia sampai melebihi rumah sakit milik pemerintah membuktikan bahwa kesehatan di sistem kapitalis ini diserahkan kepada pemilik modal. Akibatnya, membuat aturan pun demi kepentingan pemilik usaha. 

Undang-undang Omnibus Law kesehatan yang belum lama ini disahkan makin mengukuhkan para pemilik modal karena isinya lebih mementingkan industri kesehatan dibandingkan kesehatan masyarakat. Para tenaga medis baik dokter, bidan atau perawat merasa dirugikan karena tidak adanya jaminan keamanan dan hukum bagi tenaga medis. Inilah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme negara menyerahkan kesehatan rakyatnya pada pihak swasta. Kesehatan dijadikan industri untuk meraih cuan, padahal urusan nyawa jadi taruhan. Maka tak heran ketika ada tenaga medis yang bekerja bukan karena panggilan profesi tapi untuk keuntungan juga.

Jaminan Kesehatan dalam Islam

Islam menjadikan layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang menjadi tanggungjawab negara, sehingga umat dapat mendapatkan layanan yang berkualitas, murah dan terjangkau. Sebagaimana dalam hadits ;

“Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Islam memiliki berbagai pos pemasukan negara yang menjadikan negara mampu menyelenggarakan layanan kesehatan dengan murah bahkan gratis dan berkualitas.

Dalam skala preventif negara akan menjamin kualitas hidup yang sehat, mulai dari segi jasmani yaitu pemenuhan pangan yang halal dan Thayib, dan dari segi lingkungan yang layak, sedangkan dari sisi rohani akan diperkuat akidah setiap individu untuk selalu bertaqarub illallah yang senantiasa akan membuat hati tenang. Hal tersebut diharapkan mampu menjaga masyarakat agar tidak mudah terserang penyakit.

Sebagaimana telah terjadi di masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Fasilitas rumah sakit serta tenaga ahli yang profesional siap melayani dengan biaya gratis. Bahkan sampai terjadi peristiwa tidak adanya pasien yang sakit pada pemerintahan khalifah tersebut. Maka, hanya dengan menerapkan sistem Islam segala persoalan akan terselesaikan. Wallahu a'alam bisshawab. 

Berbagi :