Dewan Keamanan PBB Setujui Pembentukan Misi AUSSOM untuk Stabilitas Somalia

 

Washington, Visi Muslim- Pada Jumat, 27 Desember 2024 Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah rancangan resolusi untuk membentuk Misi Dukungan dan Stabilisasi Uni Afrika di Somalia (AUSSOM). Resolusi ini disetujui dengan 14 suara mendukung dan 1 suara abstain dari Amerika Serikat. Pembentukan AUSSOM bertujuan untuk memperkuat upaya Somalia dalam melawan kelompok Al-Shabaab dan mempercepat proses stabilisasi negara tersebut.

Misi AUSSOM akan menggantikan Misi Transisi Uni Afrika di Somalia (ATMIS), yang mandatnya berakhir pada 31 Desember 2023. AUSSOM diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan upaya pemulihan keamanan dan stabilitas di Somalia, yang telah dilanda konflik selama bertahun-tahun. Rancangan resolusi ini memberikan otorisasi kepada Uni Afrika untuk mengerahkan hingga 12.626 personel berseragam, termasuk 1.040 personel kepolisian, untuk mendukung stabilisasi di Somalia hingga 30 Juni 2025.

Ambassador James Kariuki, wakil tetap Inggris untuk PBB, mengatakan bahwa resolusi ini secara tegas menguatkan komitmen Dewan Keamanan untuk mendukung Somalia. Menurut Kariuki, AUSSOM akan berperan dalam membantu Somalia dalam perjuangannya melawan Al-Shabaab, memperkuat upaya stabilisasi negara tersebut, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

AUSSOM juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan transisi yang mulus antara ATMIS dan pasukan Uni Afrika lainnya, serta memastikan bahwa proses pemindahan pasukan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pasukan dari ATMIS akan digeser ke misi AUSSOM pada atau sebelum 30 Juni 2025. Misi ini akan memfokuskan upaya pada peningkatan keamanan, pemberantasan terorisme, serta pemulihan layanan dasar yang telah terhenti akibat perang.

Sementara itu, Somalia dan Ethiopia turut hadir dalam sesi Dewan Keamanan PBB tersebut. Kedua negara ini, meskipun memiliki hubungan yang tegang terkait masalah wilayah, berusaha untuk memperkuat hubungan mereka. Ketegangan muncul setelah Ethiopia menandatangani perjanjian dengan wilayah pemisah Somaliland pada Januari 2023, yang memberikan akses ke pelabuhan Laut Merah, Berbera. Hal ini memicu ketidakpuasan di Somalia, yang menganggap langkah tersebut sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya.

Untuk meredakan ketegangan antara kedua negara, Turki memainkan peran penting dalam memediasi perundingan. Pada 12 Desember 2023, Turki berhasil memfasilitasi penandatanganan Deklarasi Ankara antara Somalia dan Ethiopia. Deklarasi ini dipandang sebagai titik balik dalam hubungan kedua negara, di mana kedua pihak menyepakati untuk menghormati kedaulatan masing-masing, serta komitmen mereka terhadap persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah.

Dalam pernyataan bersama setelah penandatanganan Deklarasi Ankara, para pemimpin Somalia dan Ethiopia menekankan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif dan saling menghormati. "Deklarasi ini menegaskan kembali rasa hormat dan komitmen kami terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah satu sama lain," kata pemimpin kedua negara dalam pernyataan bersama mereka.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap stabilitas regional, Somalia dan Ethiopia berjanji untuk meningkatkan kerjasama mereka dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang keamanan, ekonomi, dan politik. Perjanjian ini juga diharapkan dapat mengurangi ketegangan yang sebelumnya muncul antara keduanya, sekaligus membuka jalan untuk kolaborasi yang lebih besar di masa depan.

Sementara itu, misi AUSSOM akan dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memerangi Al-Shabaab yang masih memiliki pengaruh kuat di berbagai bagian Somalia. Kelompok tersebut telah melakukan serangan teror secara berkala yang mengancam stabilitas dan keamanan di negara ini. Namun, dengan dukungan internasional melalui misi AUSSOM, diharapkan upaya-upaya stabilisasi Somalia dapat berjalan lebih efektif.

Seluruh dunia mengamati dengan seksama bagaimana keberhasilan AUSSOM dalam mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi Somalia, termasuk krisis kemanusiaan dan ancaman terorisme. Misi ini menjadi ujian penting bagi Uni Afrika dan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Horn of Africa yang rawan konflik. [] Banu Ngadiran 

Berbagi :