Kontroversi Penggerebekan Rumah Sakit Gaza oleh Israel

 

Gaza, Visi Muslim– Israel pada Jumat 3 Januari 2025 menghadapi kecaman global atas penggerebekan di Rumah Sakit Kamal Adwan, Gaza Utara, yang dilakukan minggu lalu. Operasi tersebut diklaim Israel sebagai langkah untuk menindak aktivitas militer ilegal Hamas dan Jihad Islam Palestina, namun banyak pihak mempertanyakan keabsahan tuduhan tersebut. Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti dampak kemanusiaan dari tindakan ini dan menyerukan pembebasan direktur rumah sakit yang ditahan.

Duta Besar Israel untuk PBB, Daniel Meron, membela operasi tersebut dengan menyebut bahwa penggerebekan dilakukan berdasarkan "bukti tak terbantahkan". Meron juga menegaskan bahwa pasukan Israel mengambil langkah-langkah luar biasa untuk meminimalkan risiko bagi warga sipil selama operasi. Namun, pernyataan ini menuai kritik karena tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Volker Turk menyatakan bahwa banyak klaim Israel tidak memiliki landasan kuat. Dia menyerukan penyelidikan independen yang menyeluruh terhadap semua serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan, termasuk penggerebekan rumah sakit ini. Menurut Turk, investigasi sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dalam konflik yang terus berlangsung di Gaza.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Israel untuk PBB, Jonathan Miller, menyatakan bahwa lebih dari 240 tersangka militan telah ditangkap dalam operasi tersebut, termasuk 15 orang yang terlibat dalam pembantaian 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Salah satu yang ditahan adalah Hussam Abu Safiya, direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, yang dituduh memiliki hubungan dengan Hamas.

Menurut Miller, rumah sakit tersebut telah digunakan sebagai tempat persembunyian ratusan militan. Dia menegaskan bahwa penahanan Abu Safiya merupakan bagian dari upaya Israel untuk membongkar jaringan Hamas yang diduga beroperasi di fasilitas kesehatan. Namun, hingga saat ini, Israel belum memberikan bukti konkret atas tuduhan tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan keprihatinannya terhadap penahanan Abu Safiya. Richard Peeperkorn, perwakilan WHO, menuntut agar Israel segera memberikan akses kepada direktur rumah sakit tersebut, yang keberadaannya tidak diketahui sejak penahanannya. "Kami sangat mengkhawatirkan keselamatannya," kata Peeperkorn.

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Dorothy Shea, menyatakan bahwa AS sedang mempelajari lebih lanjut situasi di Gaza, termasuk informasi tentang Hussam Abu Safiya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa isu tersebut juga menjadi perhatian internasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah konflik.

Di sisi lain, Riyad Mansour, utusan PBB untuk Palestina, menyampaikan kritik tajam terhadap operasi militer Israel. Dalam pernyataannya, dia menyoroti dampak serangan terhadap tenaga medis dan pasien, yang menurutnya merupakan pelanggaran hukum internasional. Mansour juga menyinggung pesan terakhir seorang dokter yang tewas dalam serangan di Rumah Sakit Al Awda pada November 2023.

Pesan dokter Mahmoud Abu Nujaila, yang ditulis di papan tulis rumah sakit, berbunyi: "Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Ingatlah kami." Pernyataan ini mencerminkan perjuangan tenaga medis Palestina di tengah konflik yang menghancurkan. Mansour menegaskan bahwa tindakan Israel di Gaza tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga menghancurkan sistem kesehatan.

Penggerebekan di Rumah Sakit Kamal Adwan menambah panjang daftar serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza. WHO dan PBB terus mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional dan memastikan perlindungan bagi warga sipil dan fasilitas medis. Seruan untuk investigasi independen semakin meningkat di tengah ketegangan yang memanas.

Pakar hukum internasional menyebut tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perang jika terbukti tidak ada bukti konkret atas tuduhan terhadap rumah sakit tersebut. "Setiap fasilitas kesehatan harus menjadi zona aman, bukan sasaran konflik," ujar seorang pengamat hukum PBB.

Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada warga sipil, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan secara keseluruhan. Banyak pihak berharap agar komunitas internasional mengambil langkah lebih tegas untuk menyelesaikan konflik dan memastikan keadilan bagi para korban. [] Gesang Ginanjar 

Berbagi :