Sekolah Gratis SMA-SMK Siap Diterapkan?

 

Oleh: Sherly Agustina, M.Ag. (Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Pendidikan adalah salah satu faktor penting di sebuah negara. Bagaimana tidak, keberlangsungan suatu negara bergantung pada kualitas pelajar yang menjadi pengisi struktur pemerintah negara di masa depan. Semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin bagus kualitas pelajar, begitu pun kualitas suatu negara. Maka, pendidikan gratis sangat diharapkan bagi seluruh warga negara agar bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lantas, bagaimana mewujudkan pendidikan gratis?

Pemerintah Kota Tangerang memiliki 146 sekolah gratis di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang tidak memungut biaya operasional seperti SPP, uang pangkal, uang bangunan, uang pendaftaran, uang ujian, dan uang praktik. (Kompas.com, 17-10-2023)

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangerang. Salah satunya, Pemkot Tangerang berhasil merealisasikan program Sekolah Swasta Gratis kepada 25.788 peserta didik sepanjang tahun 2024. Program ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu untuk memudahkan akses biaya pendidikan di 67 Sekolah Dasar (SD/sederajat) dan 74 Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat) di Kota Tangerang.

Kepala Disdik Kota Tangerang, Jamaluddin menjelaskan, program beasiswa sekolah swasta gratis ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 91 Tahun 2022. Ia mengatakan, program beasiswa sekolah swasta gratis ini dihadirkan untuk menjadi alternatif pilihan mengingat keterbatasan kuota sekolah negeri, terutama setelah penerapan sistem zonasi, serta melawan stigma pendidikan mahal di sekolah-sekolah swasta. Dengan adanya program ini, masyarakat tdak perlu khawatir mengenai jaminan akses pendidikan berkualitas di Kota Tangerang.

Ia melanjutkan, program Sekolah Swasta Gratis selama ini dapat diakses oleh masyarakat luas secara mudah. Program Sekolah Swasta Gratis ini bisa diakses oleh semua peserta didik yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atau Education Management Information System Pendidikan Islam (EMISPENDIS), serta dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Tangerang.

Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan, kebijakan program unggulan ini mampu membuka ruang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa terus melanjutkan sekolah. Selama ini, banyak anak-anak usia sekolah terpaksa tidak bisa sekolah karena kondisi ekonomi keluarga, sehingga program ini dapat mendorong akses pendidikan bisa diraih secara mudah dan mengurai angka putus sekolah.

Wacana Sekolah Gratis SMA-SMK

Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi keberhasilan program sekolah gratis yang telah berjalan di Kota Tangerang. Sebagai warga Kota Tangerang, ia menilai kebijakan tersebut memberikan manfaat besar bagi anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan dengan lebih mudah. Hal ini disampaikan Andra Soni dalam kegiatan Safari Ramadan di Musala Nurul Iman Babakan, Kecamatan Tangerang, pada Rabu, 12 Maret 2025. Andra Soni menambahkan, Pemprov Banten siap mengadopsi kebijakan serupa di tingkat provinsi dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta, mulai tahun ajaran baru mendatang.  

Di samping itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik rencana Pemprov Banten. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan upaya Pemkot Tangerang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gampang Sekolah. Dukungan tidak hanya diberikan untuk sekolah formal melainkan juga untuk lembaga pendidikan nonformal, seperti lembaga keagamaan melalui hibah senilai Rp15,5 miliar, yang disalurkan kepada 200 lembaga keagamaan di Kota Tangerang. Sachrudin juga menegaskan bahwa sinergi antara Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten diharapkan semakin mempercepat kemajuan pendidikan di daerah tersebut. (TangerangNews.com, 13-03-2025)

Bisakah Diterapkan Sepenuhnya?

Program yang sudah berjalan di kota Tangerang patut diapresiasi dan diacungi jempol. Pasalnya, kebijakan ini membawa manfaat besar bagi rakyat di dunia pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Rakyat menunggu kebijakan pemprov yang mengikuti jejak Pemkot Tangerang yaitu menerapkan sekolah gratis SMK-SMA dan yang sederajat. Apabila Pemkot saja bisa dan berhasil, maka pemrov diharapkan bisa demikian dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan warga negara Indonesia. 

Idealnya lagi, pemerintah pusat bisa menggratiskan pendidikan di semua jenjang dan kalangan sebagai bentuk tanggung jawab memperbaiki kualitas pendidikan warga negara Indonesia. Apalagi di tengah kehidupan yang kian sulit seperti saat ini. Di mana rakyat sangat sulit walau hanya untuk sekadar bertahan hidup. Maka pemerintah memiliki peran yang sangat besar membantu rakyat dengan menjamin pendidikan gratis bagi seluruh warga negara. Hal yang menjadi pertanyaan adalah dana yang dibutuhkan dari mana agar pemerintah mampu menjamin pendidikan dengan gratis dan layak?

Jika dilihat, sumber daya alam di negeri ini tidak sedikit dengan nilai yang sangat fantastis apabila dihitung. Sayangnya, SDA di negeri ini tidak dikelola oleh negara melainkan oleh asing dan aseng. Akibatnya, kesejahteraan yang seharusnya dirasakan oleh rakyat dinikmati oleh konglomerat. Oligarki dan para pengusaha asing menguasai sebagian besar SDA Indonesia. Apabila terus seperti ini, maka pendidikan gratis yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat hanya akan menjadi mimpi belaka karena pemerintah berdalih tak ada dana untuk bisa menjamin pendidikan gratis rakyat. 

Ditambah pola yang selama ini terjadi di sistem demokrasi, di mana para penguasa bisa menduduki kursi panas berkat bantuan para pengusaha. Jadi, ketika mereka menang di pemilu akan berfikir bagaimana bisa balik modal dan membayar jasa pada para pengusaha. Dengen kondisi begitu, para penguasa bukan lagi berfikir tentang kesejahteraan rakyat melainkan kesejahteraan para pemodal yang mendanainya untuk memperoleh kemenangan di pemilu. Tentu ini sudah menjadi rahasia umum di sistem demokrasi. Tak heran, terjadi korupsi berjamaah di kalangan para pejabat karena memang sistem ini yang mengajarkan korupsi. 

Lalu, mungkinkah rakyat mendapatkan pendidikan gratis di sistem kapitalis-demokrasi saat ini? Melihat pola di atas, kemungkinannya sangat tipis dilihat dari fakta yang tak terbantahkan. Kalau pun ada seperti di Pemkot Tangerang, namun belum bisa terlaksana dalam skala provinsi dan se-Indonesia karena sistem saat ini yang belum mendukung sepenuhnya. Lalu, bagaimana agar rakyat mendapatkan pendidikan berkualitas dengan gratis dan layak? 

Jaminan Pendidikan dalam Islam

Jawabannya, hanya dalam sistem Islam rakyat bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dengan gratis dan layak. Berkualitas, karena pendidikan Islam berasaskan akidah Islam yang menjadi pondasi dan self kontrol bagi para pendidik dan peserta didik. Kurikulum yang disusun berdasarkan akidah Islam dan sesuai dengan potensi manusia serta mampu mengasah skill peserta didik. Sehingga out out pendidikan Islam bisa memberi manfaat yang banyak untuk umat dan kemajuan negara. 

Dana yang dibutuhkan, sudah diatur oleh negara karena dalam Islam negara memiliki kas negara yang dinamakan baitulmal. Di dalam baitulmal diatur pemasukan dan pengeluaran negara dengan rapi. Adapun pemasukan baitulmal diperoleh dari zakat, harta milik umum, harta milik negara berupa fa'i, kharaj, jizyah, ghanimah. Untuk pendidikan bisa diambil dari harta milik umum berupa sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat termasuk menjamin pendidikan gratis bagi rakyat. 

Islam menjamin kebutuhan primer setiap warga negara juga kebutuhan kolektif berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini menjadi tanggung jawab negara pada rakyatnya karena pemimpin dalam Islam bertugas mengurus semua urusan rakyat hingga terpenuhi dengan baik. Pemimpin dalam Islam sadar betul bahwa amanahnya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karena itu, amanah yang ada akan dijalankan sebaik-baiknya sesuai syariat karena pelanggaran pada syariat adalah dosa. 

Jika dilihat, harta milik umum berupa SDA di Indonesia saja melimpah. Apalagi jika SDA seluruh negeri kaum muslim sedunia dikumpulkan pasti sangat luar biasa. Khilafah yang menyatukan seluruh negeri-negeri kaum muslim sedunia yang akan mengelola SDA dengan sebaik-baiknya hingga kesejahteraan rakyat termasuk memberikan pendidikan gratis bisa terwujud. Pemimpin melaksanakan amanah karena Allah, rakyat rida diatur oleh aturan Allah sehingga rakyat merasakan sakinah atau ketenangan.

Jejak Sejarah

Tercatat di masa Bani Abbasiyah berkuasa ( 750 M – 1258 M/ 132H – 656 M) berkembang pesat lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Tumbuh suburnya lembaga-lembaga pendidikan ini mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam mampu mempengaruhi peradaban dunia. Daerah kekuasaan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bukan hanya muslim tetapi juga kalangan nonmuslim.

Nizam al Mulk, perdana menteri Saljuk ( 1065 M – 1067 M ) adalah pendiri Madrasah Nizamiyah. Siswa di sana mendapatkan pendidikan gratis. Di tiap kota kekuasaannya ia mendirikan satu madrasah besar, di antaranya di Baghdad, Balkh, Naisabur, Harat, Asfahan, Basran, Marw, dan Mausul.  Madrasah Nizamiyah merupakan rintisan lembaga pendidikan formal pertama yang menggunakan sistem manajemen sekolah dan menjadi cikal bakal model pendidikan modern di Barat.

Demikian pula pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih (1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Bahkan Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk tiap siswa. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa. Setiap asrama dilengkapi dengan ruang makan dan ruang tidur. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang ahli di bidangnya

Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya bahkan sampai perguruan tinggi. Sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi lengkap dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan auditorium dan asrama mahasiswa. Perumahan dosen dan ulama pun tersedia. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman untuk rekreasi, dapur, ruang makan, dan kamar mandi. (Dwi Sena, Penamabda.com)

Khatimah

Siapa yang tidak ingin hidupnya dijamin dengan baik dan mendapatkan ketenangan? Tentu semua manusia secara naluriah menginginkannya. Jika demikian, hanya Islam yang mampu menjamin semua itu karena syariat ada memberikan maslahat. Saat ini rakyat tak mendapat maslahat secara keseluruhan  karena tidak diterapkannya syariat. Maka, tugas kita sebagai umat Islam mewujudkan agar syariat bisa diterapkan oleh sebuah wadah yaitu negara (Khilafah) semata-mata agar terwujud maslahat bagi rakyat. 

*Dikutip dari berbagai sumber

Berbagi :