Konferensi Islam Peradaban HTI Kritisi Sistem Politik Demokrasi
Ribuan massa menyerukan takbir di sela-sela orasi pembukaan Konferensi
Islam Peradaban (KIP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (27/5)
di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat. Massa
terdiri dari beragam kalangan masyarakat dari mulai tokoh masyarakat,
ulama, asatidz, pelajar dan mahasiswa, kalangan birokrat serta politisi.
"KIP menjadi saksi bagi bergeloranya keinginan umat menuju terwujudnya kembali kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah," kata ketua Dewan Pimpinan Pusat HTI Rohkmat S. Labib kepada Republika.
Menurut Rokhmat, selama ini hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia menganut sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Namun bukannya menjadi sejahtera, kedua sistem tersebut malah merugikan rakyat, bangsa dan negara, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.
"Ini tidak boleh dibiarkan karena sangat membahayakan masa depan bangsa dan negara," ujarnya.
Ia juga menyerukan kepada pemerintah untuk memandang acara ini sebagai bagian dari ekspresi dan aspirasi umat Islam yang dijamin oleh undang-undang. HTI bahkan mengajak aparat keamanan untuk mengamankan acara tersebut agar berlangsung dengan aman dan tertib.
Acara KIP dibuka dengan rangkaian orasi yang mengajak massa untuk sepakat dalam menerapkan syariah secara kaffah. Sebab menurut HTI, sekaranglah saatnya Khilafah menggantikan sistem demokrasi dan kapitalisme liberal.
Rangkaian orasi juga diselang oleh pemutaran film dokumenter "Dokusinema" tentang kondisi negeri Indonesia saat ini. Dalam film dokumenter ditayangkan soal permasalahan yang terjadi di Indonesia akibat sistem politik demokrasi dan ekonomi liberal.
Dilihat dari jumlah kota penyelenggara, KIP 2014 merupakan perhelatan terbesar yang diselenggarakan HTI. Sebanyak 70 kota akan jadi tempat berlangsungnya KIP terhitung dari akhir Mei hingga awal Juni 2014.
Sebelumnya, di tahun 2007, HTI juga pernah menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional (KKI) di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dihadiri tidak kurang dari 100 ribu orang dari seluruh penjuru Indonesia. Dijelaskan Rokhmat, tahun lalu pun HTI menyelenggarakan Muktamar Khilafah di 31 kota.
KIP, lanjut Rokhmat, diselenggarakan dengan dua tujuan utama. Pertama, sebagai medium untuk menegaskan penolakan kita kepada sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal sebab kedua sistem itu bertentangan dengan aqidah Islam. Kedua, sebagai medium untuk mengokohkan visi dan misi perjuangan umat untuk tegaknya syariah dan khilafah yang akan menggantikan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal.
Konferensi Islam dan Peradaban diselenggarakan di 70 kota. Dari mulai Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Bangka Belitung, Batam, Palembang, Lampung, Semarang, Yogya, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Palu, Kendari hingga Ambon, Sorong, dan Jayapura dan sebagainya. [republika/visimuslim.com]
"KIP menjadi saksi bagi bergeloranya keinginan umat menuju terwujudnya kembali kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah," kata ketua Dewan Pimpinan Pusat HTI Rohkmat S. Labib kepada Republika.
Menurut Rokhmat, selama ini hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia menganut sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Namun bukannya menjadi sejahtera, kedua sistem tersebut malah merugikan rakyat, bangsa dan negara, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.
"Ini tidak boleh dibiarkan karena sangat membahayakan masa depan bangsa dan negara," ujarnya.
Ia juga menyerukan kepada pemerintah untuk memandang acara ini sebagai bagian dari ekspresi dan aspirasi umat Islam yang dijamin oleh undang-undang. HTI bahkan mengajak aparat keamanan untuk mengamankan acara tersebut agar berlangsung dengan aman dan tertib.
Acara KIP dibuka dengan rangkaian orasi yang mengajak massa untuk sepakat dalam menerapkan syariah secara kaffah. Sebab menurut HTI, sekaranglah saatnya Khilafah menggantikan sistem demokrasi dan kapitalisme liberal.
Rangkaian orasi juga diselang oleh pemutaran film dokumenter "Dokusinema" tentang kondisi negeri Indonesia saat ini. Dalam film dokumenter ditayangkan soal permasalahan yang terjadi di Indonesia akibat sistem politik demokrasi dan ekonomi liberal.
Dilihat dari jumlah kota penyelenggara, KIP 2014 merupakan perhelatan terbesar yang diselenggarakan HTI. Sebanyak 70 kota akan jadi tempat berlangsungnya KIP terhitung dari akhir Mei hingga awal Juni 2014.
Sebelumnya, di tahun 2007, HTI juga pernah menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional (KKI) di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dihadiri tidak kurang dari 100 ribu orang dari seluruh penjuru Indonesia. Dijelaskan Rokhmat, tahun lalu pun HTI menyelenggarakan Muktamar Khilafah di 31 kota.
KIP, lanjut Rokhmat, diselenggarakan dengan dua tujuan utama. Pertama, sebagai medium untuk menegaskan penolakan kita kepada sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal sebab kedua sistem itu bertentangan dengan aqidah Islam. Kedua, sebagai medium untuk mengokohkan visi dan misi perjuangan umat untuk tegaknya syariah dan khilafah yang akan menggantikan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal.
Konferensi Islam dan Peradaban diselenggarakan di 70 kota. Dari mulai Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Bangka Belitung, Batam, Palembang, Lampung, Semarang, Yogya, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Palu, Kendari hingga Ambon, Sorong, dan Jayapura dan sebagainya. [republika/visimuslim.com]
Posting Komentar untuk "Konferensi Islam Peradaban HTI Kritisi Sistem Politik Demokrasi"