Ismail Yusanto (Jubir HTI) : Kecewa dengan DPR Baru, Perjuangan Ekstra Parlementer Harus Diperkuat

Umat harus siap-siap kecewa bila berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru akan menegakkan syariat. “Kalau berharap mereka akan melakukan sesuatu untuk menegakkan syarait Islam, itu saya kira bakal kecewa,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Kamis (2/10) di Bogor.

Sekarang, lanjutnya, hampir tidak ada partai yang berbicara syariat Islam hatta yang mengaku partai Islam sekalipun, karena bagi mereka syariat bukan lagi prioritas. Mereka sudah masuk ke pertarungan politik yang sangat praktis dan pragmatis berebut kekuasaan. Jadi gagasan menerapkan syariat Islam sudah semakin jauh tidak mereka hiraukan.

Sidang DPR Ricuh

Kejadian perebutan kursi pimpinan DPR pada malam Kamis, menurut Ismail merupakan bukti terbaru betapa sudah praktis dan pragmatisnya mereka berebut kekuasaan. Kalau sudah demikian, jangankan penegakkan syariat, sekedar pemenuhan janji-janji yang pernah dikampanyekan belum tentu mereka penuhi.

“Kita lihat ke depan, apakah janji-janji mereka itu dipenuhi atau tidak? Pengalaman sebelumnya, nyata sekali janji-janji mereka tidak terpenuhi, bahkan banyak lahir kebijakan dan peraturan perundangan yang justru merugikan rakyat, bangsa dan negara ini salah satunya dengan indikasi UU yang dibatalkan MK,” bebernya.

Apalagi dengan skema mahalnya biaya untuk duduk di parlemen, menurut Ismail, akan bermunculan koruptor baru yang tertangkap KPK. “Menurut saya, ini merupakan pertunjukkan yang berulang. Nanti kita akan menyaksiakan lagi, satu dua tiga empat dan seterusnya anggota DPR ditangkap oleh KPK karena terbukti melakukan korupsi,” prediksinya.

Maka, Ismail mengajak umat untuk terus berjuang di luar parlemen dengan melakukan penyadaran politik Islam ideologis di tengah masyarakat, yang menjadikan Islam sebagai sudut pandang dan solusi atas berbagai masalah yang ada.

“Kita tidak perlu berharap banyak kepada DPR, tapi juga bukan berarti kita harus tinggalkan (tidak mendakwahi, red) karena bagaimana pun mereka mempunyai kewenangan politik yang bila mereka gunakan dengan benar akan memberikan pengaruh yang signifikan, kita mempunyai kewajiban mengingatkan mereka. Jadi amar makruf nahyi munkar kepada mereka tetap harus jalan,” pungkasnya.[mediaumat.com, 5/10/2014]

Berbagi :