Kerja Nyata Untuk Indonesia

Oleh : Hanif Kristianto 

(Analis Politik dan Media)

Tujuan revolusi nasional kita bukanlah semata-mata mencapai kemerdekaan bangsa, tetapi lebih jauh lagi, mencapai kemerdekaan manusia dari segala tindasan. Bukan saja bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari rasa takut, bebas dari penderitaan hidup dan bebas dari pengangguran (M Hatta, pidato radio, “Cobaan Buat Merdeka”, 17 November 1948)

M Hatta sebagai salah satu proklamator menyadari betul kondisi Indonesia. Beliau sudah melihat ke depan wajah Indonesia. Memang berbeda rasa perjuangan orang-orang sebelum kemerdekaan dengan pasca-kemerdekaan. Pahit, getir, tumpahan darah, hingga pertaruhkan nyawa dilakukan para pendahulu sebagai perjuangan pembebasan. Bandingkan dengan saat ini. Rakyat yang tak pernah larut dalam perjuangan merasa kemerdekaan adalah seremonial tahunan. Bahkan terkadang agak lucu, jika memperingati kemerdekaan sekadar perlombaan. Seolah-olah, rakyat negeri ini tak memiliki cara untuk meresapi pentingnya kemerdekaan bangsa.

Jelaslah bahwa kemerdekaan bangsa ini masih terus diuji bahkan dicoba. Hiruk pikuk politik dan ekonomi yang salah arah, menyebabkan Indonesia tak memiliki peta konsep meraih kesejahteraan hidup. Buktinya, ekonomi terjun bebas bahkan kian liberal. Angka-angka statistik kemiskinan sekadar pemanis bagi rezim yang seolah sudah kerja nyata. Indeks ekonomi dengan hitungan persen dalam pembangunan sesungguhnya tak pernah dipahami rakyat. Tanah, air, dan segala isi bumi yang sejatinya milik rakyat tak dapat dinikmati. Rakyat kian melarat. Tanah, air, dan isi bumi sudah dibandrol dan dijual kepada asing. Buntungnya, hasilnya tidak merembes ke rakyat. Malahan digarong dalam manipulasi investasi pengusaha nakal. Kongkalikong penguasa dan pengusaha dalam kepentingan bisnis sudah lazim di negeri ini. Maka tak salah jika ada ungkapan satir dari rakyat: “Tanah Masih Ngontrak, Air Masih Beli”. Malang nian nasib negeri ini.

 

Perubahan politik dari rezim ke rezim malahan tidak menunjukan hasil yang nyata. Pergantian pemimpin negeri ini menjadi pelipur lara bagi rakyat yang merindukan pemimpin amanat. Bahkan dalam kepemimpinan saat ini, Presiden Jokowi menjadi tersandera. Maju kena, mundur kena. Mengingat banyaknya kepentingan yang mengitarinya. Bagi siapa pun yang berkeinginan menjadi pemimpin negeri. Ingatlah tak mudah untuk membereskan masalah. Karena masalah negeri ini sudah akut, tinggal menunggu maut. Resufle Kabinet kerja sejatinya tidak untuk kepentingan rakyat. Lebih pada kepentingan “politik transaksional”. Bongkar pasang jabatan seperti sebuah pesanan. Demi satu tujuan: “MELANGGENGKAN KEKUASAAN”. Rakyat senantiasa dijadikan korban dalam setiap kebijakan. Miris dan sadis!

Oleh karenanya, perlu adanya perumusan bersama bagi segenap elemen bangsa. Duduk bersama, berfikir bersama, dan merancang arah perubahan bangsa. Sudah saatnya Indonesia bebas dari segala kepentingan dan intervensi bangsa asing. Indonesia harus berdaulat dan mampu mengemban mandat. Sebelum bergerak melakukan perubahan, perlulah menentukan akar persoalan. Orangnya atau sistemnya? Negeri yang sudah salah kelola ini tak mungkin sekadar berganti orang. Lebih dari itu berganti sistem.

Apakah korupsi merupakan pangkal dari masalah di negeri ini? Jawabannya tidak. Karena politik demokrasi telah memberi jalan korupsi. Liberalisasi politik mengakibatkan masyarakat kian apatis dan pragmatis. Bahkan KPK menyatakan jika 90% korupsi di Indonesia karena kongkalikong Penguasa dan Pengusaha. Manusia-manusia yang menjalankan pemerintahan di negeri ini juga bukan negarawan sejati. Karena berjalan di atas sistem yang sudah rusak. Pemimpin dikatakan negarawan sejati ialah yang mampu mengurusi urusan rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri. Mampu memberikan jaminan ketercukupan sandang, pangan, dan papan.

Karena itu, kerja nyata membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah harus diwujudkan. Pembuktiannya kembali kepada sistem Sang Maha Adil yakni Allah Swt Sang Pencipta Alam Semesta. Tujuannya ikut berjuang membebaskan dari belenggu Neo-Liberalisme yang menjadikan negeri ini diatur dengan UU yang tidak pro-rakyat. Serta membebaskan Indonesia dari cengkaraman Neo-imprelisme yang menjadikan korporasi ‘nakal’ mengusai hajat hidup rakyat. Jangan biarkan Indonesia terus merana, karena kita diam tidak melakukan apa-apa. Bukankah, kita ingin Indonesia sejahterah dan lebih baik? Menjadi negeri baldatun thoyyibun wa rabbun ghofur dalam naungan ilahi Rabbi, Allah SWT. Cinta Indonesia Rindu Khilafah. [VM]

Berbagi :