Sri Mulyani Menjabat: Rakyat Makin Sekarat

Oleh: Jamilah, SPd. (pengamat politik)

`Kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dalam jajaran Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai wujud menepati janjinya (tribunnews.com). Memang benar, pada akhir wawancara sebelum kepergiannya ke Washington DC, Sri Mulyani menyatakan slogan terakhir yaitu “I love you full, I’ll be back”. Pertanyaannya, mengapa banyak kalangan menerima kehadirannya di kabinet padahal sudah terlalu banyak kebijakan menyengsarakan yang dia keluarkan?. Dan apakah kembalinya mantan MenKeu tersebut akan memperbaiki kondisi ekonomi atau sebaliknya?

Banyak kalangan berharap bahwa Sri Mulyani akan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang kian terpuruk.  Mereka tidak lain adalah para kapitalis, penguasa dan asing  yang mendapat keuntungan dari kebijakan ekonominya. Dalam penilaian mereka, Sri Mulyani adalah sosok yang memiliki prestasi yang istimewa. Padahal apa yang dia hasilkan justru merugikan negara, seperti kasus Mega Skandal Century,menambah utang negara dengan bunga yang sangat tinggi,  menerbitkan yield obligasi yang sangat tinggi dan penggelapan pajak. 

Lantas bagaimana dengan rakyat? Hanya kesengsaraan yang diperoleh. Buktinya  Sri Mulyani langsung memotong transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Seharusnya ia meningkatkan penerimaan dan menghentikan alokasi dana pembangunan infrastuktur yang sebagian didanai oleh pinjaman seperti proyek kereta api cepat Bandung Jakarta dan pembangunan pelabuhan dan bandara serta bendungan seperti Bendungan Jati Gede. Karena sebenarnya semua itu tidak dibutuhkan rakyat. Belum lagi dengan kebijakan Tax Amnesty yang terus mengakomodir kepentingan pejabat dan pengusaha kelas kakap. Jadi, Sri Mulyani telah dan akan meyengsarakan rakyat dengan ekonomi neo-liberalisme dan neo-imperialismenya.

Kehadiran Sri Mulyani dalam kabinet Jokowi, semakin terbukti untuk mengokohkan penjajahan asing di Indonesia.  Pemerintah akhirnya resmi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada swasta asing untuk membangun kilang minyak di dalam negeri terhitung sejak 24 Agustus 2016. Dengan demikian, tugas untuk membangun kilang minyak baru tidak lagi hanya dibebankan kepada PT Pertamina (Persero).Sri Mulyani Kokohkan Liberalisasi Migas, Izinkan Swasta Asing Bangun Kilang Minyak

Tampaknya reshuffle dan masuknya kembali Sri Mulyani ke dalam Kabinet Jokowi bukan untuk memenuhi kepentingan rakyat, tetapi kepentingan asing baik Barat maupun Timur; juga kepentingan para kapitalis, rezim penguasa, golongan dan partai. Keberadaan Sri Mulyani akan makin mengokohkan neo-liberalisme dan neo-imperialisme. Keduanya adalah ancaman besar bagi negeri ini dan penduduknya yang akan membuat rakyat semakin sengsara dan menderita.

Janji pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi peserta program amnesti pajak membuat khawatir ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih. Soalnya, eksklusivitas data peserta amnesti dan ancaman pidana bagi pembocornya bisa menghalangi penyelidikan kasus pidana lain.

Yenti mengatakan tidak ada kepastian bahwa peserta amnesti pajak merupakan orang yang hanya tersangkut pidana pajak. Karena itulah, dia khawatir Indonesia akan kembali dimasukkan ke daftar hitam negara donatur aksi terorisme dari tindak pidana pencucian uang. 

Berbicara dalam acara sosialisasi amnesti pajak pada Senin lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji menghentikan pemeriksaan pajak bagi peserta program amnesti pajak. “Aparat pajak banyak yang merasa ada wajib pajak yang sedang dan akan diperiksa. Itu membuat kami dilema. Tapi, untuk menyukseskan amnesti pajak, kami stop semua pemeriksaan,” Sri menegaskan. 

Tak cuma itu, amnesti pajak juga akan menghapus pajak terutang dan sanksi pidana yang ketetapan pajaknya belum diterbitkan serta sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Keistimewaan ini tidak berlaku atas penyidikan pidana pajak yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. https://www.tempo.co/read/fokus/2016/08/03/3341/amnesti-pajak-tutupi-kejahatan-lain)

Kembalinya Sri Mulyani sudah dipastikan akan membuat ekonomi negeri ini makin liberal. Kebijakan-kebijakan Sri Mulyani yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa Sri Mulyani adalah ekonom yang berhaluan neoliberal. Bahkan dia menjadi bagian dari Mafia Berkeley yang membentuk perekonomian negeri ini bercorak neoliberal. Selama menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) Sri Mulyani juga terus memperhatikan liberalisasi ekonomi yang terjadi di negeri ini dengan memberikan pujian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi hambatan perdagangan. Kebijakan yang mendapat pujian Sri Mulyani tentu kebijakan yang pro liberal. Di antaranya kebijakan Jokowi yang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Jokowi yang bertujuan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi.

Dari uraian ini jelaslah bahwa rakyat terpinggirkan, sistem neoliberal yang dijaga oleh AS melalui tangan-tangannya menyengsarakan negeri ini. Tidak boleh umat berdiam diri sementara negara membahayakan umat sebagaimana program liberalisasi oleh rezim neoliberal yang notabene bagian dari strategi imperialisme Barat. [VM]

Berbagi :