Duh, Angka Kemiskinan Naik Lagi …

Oleh : Binti Istiqomah 

(pengamat sosial dan politik)

Bicara soal kemiskinan di Indonesia, seolah seperti lingkaran setan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. 

Jumlah penduduk miskin hingga dari bulan ke bulan di tahun ini terus bertambah. Penyebabnya adalah kenaikan harga beras dan sejumlah bahan pangan kebutuhan pokok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2016 mengalami penurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan juga September 2015. Penyusutan angka kemiskinan setidaknya dipengaruhi oleh empat faktor. Pertama, rendahnya inflasi yakni 1,71 persen selama September 2015 hingga Maret tahun ini. Kedua, tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 6,18 persen menjadi 5,50 persen.  Ketiga,  turunnya harga eceran komoditas beberapa bahan pokok. Terakhir, meningkatnya upah buruh tani dan bangunan.

Bank Indonesia (BI) menyatakan Provinsi Jawa Timur membukukan peningkatan jumlah penduduk miskin selama September 2014 – September 2015 sebesar 0,58%. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Jatim yang dipublikasikan Bank Indonesia menyebutkan penduduk miskin selama kurun waktu tersebut 4,78 juta orang, sementara periode yang sama tahun sebelumnya 4,75 juta orang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Benny Siswanto mengatakan secara persentase, penduduk miskin di provinsi tersebut sebesar 12,28%.  “Sejauh ini Jatim termasuk dalam tiga besar provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi,” ucap Benny. Dia menambahkan posisi pertama diduduki Jawa Tengah dengan 13,30% dan kedua ditempati Yogyakarta 13,20%. Di Jatim, 67% penduduk miskin tinggal di desa sedangkan 33% lainnya ada di kota. (madiunpos.com 13/6/16)

Baru-baru ini dilansir dari www.harianbhirawa.co.id 10/10/2016, berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) jumlah penduduk miskin di kabupaten Madiun tahun 2014 mencapai angka 81.200 jiwa, meskipun angka tersebut sudah mengalami penurunan dari angka sebelumnya yaitu 83.400 jiwa di tahun 2013. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Madiun yang dibacakan Wabup. Drs. H. Iswanto, M.Si pada acara Diseminasi Capaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGS) Tahun 2015 dan Pengenalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) di Kab. Madiun bertempat di Ruang Rapat Eka Kapti Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Madiun di Mejayan, Sabtu (8/10).

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten Madiun adalah membuat program-program penanggulangan untuk pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di semua daerah. Program tersebut di antaranya, kegiatan yang menumbuhkan industri padat karya, perdagangan, dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun di balik semua solusi tersebut sebenarnya masih ditemukan banyak potensi ekowisata yang bisa digarap dan dikembangkan untuk menunjang potensi kulinernya. Sayangnya, potensi-potensi itu belum tergarap secara maksimal. Masih ada berbagai potensi Wana Wisata dan tempat-tempat eksotis di sekeliling Gunung Wilis yang belum tergarap dengan serius, sehingga belum mendatangkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya, juga ada perkebunan kopi, tepatnya di Kandangan, berikut loji-loji peninggalan Belanda. Belum lagi berbagai outbound spot yang menantang dan belum ter-exposed keluar dan masih banyak lagi potensi lainnya yang sampai saat ini, masih menunggu sentuhan dan polesan untuk dijadikan destinasi wisata. Hal itu diungkapkan oleh ungkap Arinto Agoes Witjaksono, Tenaga Ahli Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Dit. PUED, Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT (m.inilah.com 23/08/2016) 

Penuturan di atas merupakan bukti bahwa pemerintah masih abai dengan kondisi masyarakat. Pemerintah masih setengah-setengah dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kemiskinan sehingga tak kunjung usai sampai hari ini. Semua itu tentu tak lepas dari sistem yang dijadikan pedoman dalam mengatur masyarakat. Sistem demokrasi di Indonesia maupun seluruh dunia adalah gambaran buruk dari sistem pemerintahan yang ada. Semakin hari kebobrokan dan kebrutalan rezim demokrasi justru kian nampak. Selama ini, masyarakat menyangka bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik karena sistem ini konon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi, faktanya tidak pernah demikian. Sistem demokrasi melahirkan politik transaksional, jual beli jabatan dan kekuasaan. Sistem demokrasi juga melahirkan politik balik modal, sehingga setelah berkuasa ia menjadi monster yang buas, memeras rakyat dan merampok uang negara. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya rakyat yang harus menanggung akibatnya.

Peran negara yang minimalis di negara kapitalis, jelas telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Negara juga akan kehilangan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pemelihara urusan rakyat. Akhinya rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas dalam masyarakat. Realitas adanya orang yang kuat dan yang lemah, yang sehat dan yang cacat, yang tua dan yang muda, dan sebagainya, diabaikan sama sekali. Yang berlaku kemudian adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang dan berhak hidup.

Dengan melihat sekilas pada mekanisme bekerjanya ekonomi Kapitalisme menunjukkan bahwa naiknya angka kemiskinan dan siklus krisis saat ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pasar bebas dan ini merupakan proses alami dari Kapitalisme, yakni terjadinya krisis finansial merupakan bentuk dari bekerjanya pasar itu sendiri. Sebab terjadinya krisis adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kapitalisme. Tujuan dari ekonomi pasar adalah untuk memastikan bertumbuhnya ekonomi dari tahun ke tahun, dimana ekonomi  tumbuh secara terus menerus, sebagaimana rutinnya sholat lima waktu dalam Islam. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan GDP (Gross Domestic Product), yaitu nilai uang dari semua bentuk barang dan jasa dalam satu ekonomi negara tertentu. Agar ekonomi bisa mencapai tujuan yang diimpikan oleh Kapitalisme, maka ekonomi harus dipaksa untuk terus tumbuh. Kalau tidak, jatuhnya produksi dalam sektor yang berkontribusi besar dalam ekonomi akan memiliki efek yang membuat ekonomi menjadi lesu dan mengecil.

Pertumbuhan ekonomi secara terus menerus tidak akan bisa terjadi dan inilah yang menjadi sebab terjadinya keambrukan yang terjadi berkali-kali. Kenyataan seperti ini juga tidak terjadi secara alamiah dan fakta ini sering dihindari oleh para pendukung pasar bebas, terutama ketika pasar itu sendiri ambruk. Apa yang dibutuhkan manusia sekarang bukanlah sistem yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama yang menghalalkan segala cara dan mengorbankan siapapun. Naiknya angka kemiskinan tidak terelakkan. Yang kita butuhkan adalah perubahan secara fundamental untuk membuang lingkaran setan kapitalisme ini. [VM]

Berbagi :