Waspada Ekspansi Politik-Ekonomi Cina!

Oleh : Umar Syarifudin – Syabab HTI

Direktur PKDA (Pusat kajian Data dan Analisa)

Dua faktor eksternal paling disoroti pemerintah terkait pengaruh pertumbuhan domestik Indonesia adalah adanya dinamika politik di Amerika Serikat (AS) pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dan perlambatan ekonomi Cina sepanjang 2016. Kebijakan pemerintah Cina diperkirakan diperkirkn akan berupaya untuk melonggarkan target pertumbuhan ekonominya dan lebih diarahkan untuk mengendalikan kredit yang dianggap berdampak pada tertahannya laju investasi. Langkah Cina tersebut lantas akan melemahkan negara-negara mitra dagang dan penghasil komoditas termasuk Indonesia.

Fokus pada bahasan Cina, di internalnya sendiri, Cina cenderung menggunakan ‘pendekatan naga’ (hard power) daripada ‘pendekatan panda’ (smart power). Ia menutup akses masuk atas pengaruh asing di Hongkong dan Xinjiang, kenapa? Meski Hongkong tidak punya SDA sama sekali, tapi status ekonomi sebagai sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia sungguh menggiurkan. Inilah sumberdaya menggiurkan bagi kaum kapitalis dalam perspektif geopolitik, sehingga membuatnya diperebutkan oleh para adidaya. Estimasinya, apabila jebol di Hongkong maka kolonialisme asing dalam ujud sphere of influence akan sulit dibendung. Tidak boleh dipungkiri, Hongkong ialah bagian ‘Geostrategi (pertahanan) Naga’ dan salah satu sumber bagi pertumbuhan ekonomi Cina.

Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam ia gunakan ‘pendekatan naga’ terhadap rakyatnya. Sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas di internal negeri. Kasus di lapangan Tianamen merupakan bukti nyata, betapa Negeri Tirai Bambu tidak terpengaruh oleh angin syurga demokrasi, HAM, freedom, dll yang digemborkan oleh Barat. Termasuk dalam hal ini adalah hukuman (tembak) mati bagi para koruptor, dan lain-lain. Lalu ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara pun diubah, ia menerapkan ‘pendekatan panda’ (simpatik). Sangat bertolak belakang dengan kebijakan internalnya. Menebar investasi misalnya, ataupun “bantuan dan hibah” dalam ujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur, dll sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat”-nya yang mengikat.

Dalam pola kolonialisme yang sering digelar oleh Barat tampaknya selalu merujuk pada Structural Adjusment Programmes (SAPs)-nya International Moneter Fund (IMF) yang meliputi (1) perluas kran impor dan adanya aliran uang yang bebas; (2) devaluasi; dan (3) kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembebasan tarif kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan publik. Adapun modus kebijakan non militer Cina, seperti Turnkey Project Management. Ia adalah sebuah model investasi asing yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya mulai dari top management, pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya didropping dari Cina.

Di Afrika, Beijing telah mempertajam kuku bisnis dan investasi di Nigeria, Angola, Zambia, dan Afrika Selatan. Perdagangan bilateral China-Afsel tahun 2008 naik tajam menjadi 106,8 miliar dollar AS dari 10,6 dollar AS pada 2000 atau tumbuh lebih dari 30 persen per tahun. China cukup agresif di Afrika. Para pebisnis Negeri Tirai Bambu melakukan investasi di bidang infrastruktur jalan, pengadaan air bersih, listrik, hingga sektor kebutuhan dasar. Banyak analis percaya, Beijing hanya bermain untuk mencari peluang pasar, bukan untuk mengendalikan Afrika. Bisnis China dibawa ke Afrika dengan tunjangan sektor keuangan, tanpa harus menjalin hubungan langsung di lapangan, tetapi bermain di tingkat atas. Perbankan China dan Afrika sudah pula membentuk usaha patungan dan menyusun peraturan untuk memperlancar hubungan ekonomi.

Cina sejak reformasi, menurut Prof. Wang Gung Wu dalam seminar di CSIS, 16 November 1997, mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan One Country and Two System, yakni sistem negara dengan eloborasi ideologi sosialis-komunis dan kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara Partai Komunis Cina.

Indonesia hendak dijadikan “pagar selatan” oleh BRICS dan SCO via Cina. Indikasi ini terlihat dari tampilan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), atau konsepsi Silk Road Economic Belt dan Maritime Silk Road Point (program kemaritiman)-nya. Cina, selaku “pucuk” SCO dan BRICS, merangkai pertalian ke Thailand, Kamboja dan  Laos guna ‘memperkuat’ pagar selatan. Salah satu pertimbangan politis Cina kenapa ia mendukung kudeta di Thailand, karena Myanmar dan Vietnam lebih condong ke Barat terutama ketika Aung San Suu Kyi menjadi corong asing mampu mempompa demokratisasi di Myanmar. Betapa sebelumnya Cina merupakan investor terbesar, tetapi tatkala gelombang demokrasi membadai di Myanmar, ia pun berpaling ke Barat cq AS dan Eropa. “Ibarat memukul angin,” kosong diperoleh Cina, sebab proyek dan beberapa investasinya dibatalkan, dihentikan dengan aneka dalih.

Tujuan Cina merangkul Thailand, Laos dan Kamboja tidak lain dan tak bukan, semata-mata demi mengamankan energy security-nya di Laut Cina. Sebhab, hampir 80% ekspor impornya melalui jalur perairan tersebut. Laut Cina itu ‘jalur kehidupan’ Cina. Dan rajutan aliansi terhadap ketiga negara di atas, sekurang-kurangnya bisa mengamankan sisi timur Laut Cina Selatan, meskipun sisi barat-nya belum dapat dikuasai sebab Philipina dan Malaysia (Sabah dan Sarawak) sulit dikendalikan. 

Sebab, Philipina adalah satelit Paman Sam semenjak dahulu dengan pangkalan militer AS bercokol di Subik, dan lainnya. Malaysia pun demikian. Selain menjadi bagian Commonwealth -eks jajahan Inggris- ia tergabung dalam Five Power Defence Arrangements (FPDA) bersama-sama Australia, Inggris, Selandia Baru dan Singapura. FPDA dibentuk di London, 16 April 1971. Dan semasa peperangan di Irak dan Afghanistan kemarin, Malaysia juga tergabung dalam International Security Assistance Force (ISAF), “NATO”-nya Asia Tenggara.    

Kembali ke Indonesia, makin besarnya keterlibatan Cina dalam perekonomian Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah Indonesia yang ‘haus’ investasi asing. Ketika presiden Jokowi diundang ke Beijing awal tahun 2015 oleh Presiden Cina, Xi Jinping, keduanya menandatangani penguatan Kerja sama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategic Partnership)  antara kedua negara.

Dalam perjanjian tersebut, antara lain disebutkan bahwa kedua negara mendorong kerja sama antar BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut disebutkan, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Cina untuk terlibat dalam pembangunan proyek 35 ribu MW dari perencanaan, konstruksi, operasi hingga perawatan. Selain itu, kedua negara akan bekerja sama membangun kawasan industri yang terintegrasi yang akan memberikan kebijakan prioritas agar lebih banyak investor Cina yang memanfaatkan kawasan tersebut. Alarm tanda bahaya mungkin telah berbunyi lama. [VM]

Berbagi :