Kebijakan Rezim Jokowi Bikin Rakyat Susah? Saatnya Kembali ke Syariah!

Oleh : Umar Syarifudin 

(Syabab Hizbut Tahrir Indonesia)

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membuat bingung masyarakat. Khususnya dalam kebijakan menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, kebijakan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kenaikan biaya STNK dan BPKB sangat kontradiktif dengan janji Presiden Jokowi yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2014. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai harapan masyarakat. "Sangat menyedihkan kenaikan PNBP untuk rakyat, apalagi tidak dikomunikasi dengan baik antara Kapolri, DPR dan Pak Jokowi," ujar Hidayat kepada SINDOnews melalui telepon, Jakarta, Minggu (8/1/2017). 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, kebijakan tersebut semaki membingungkan karena Pemerintahan Jokowi di depan publik menunjukkan sikap tidak kompak. Indikasinya, mereka saling membantah sebagai pengusul kebijakan tersebut. 

(http://nasional.sindonews.com/read/1169084/12/kebijakan-pemerintahan-jokowi-bikin-bingung-masyarakat-1483867542)

Catatan :

Tabir telah tersingkap dihadapan masyarakat. Masyarakat mulai memahami hakikat demokrasi dan kapitalisme. Perekonomian dan politik dijalankan berdasarkan kaedah-kaedah kapitalisme yang telah terbukti gagal, membuat masyarakat bingung dan susah. Selama ini, para intelektual terus menerus mengklaim bahwa hanya pemerintahan demokratis sajalah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah Indonesia termasuk masalah-masalah ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena pemerintah justru tunduk pada apa yang didiktekan asing. Upaya pencabutan subsidi, membuat perekonomian Indonesia hancur, kaum kafir imperialis menggunakan demokrasi untuk menaikkan harga-harga kebutuhan dasar seperti listrik dan gas. Musibahnya, APBN yang baru masih mewajibkan pajak-pajak yang membebani masyarakat.

Sebenarnya, siapapun yang meneliti realitas sistem Kapitalis yang diadopsi negeri kita, akan melihatnya tengah berada di tepi jurang yang dalam. Semua rencana penyelamatan yang mereka buat tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaannya, kecuali hanya menjadi obat bius yang meringankan rasa sakit untuk sementara waktu. Itu karena sebab-sebab kehancurannya membutuhkan penyelesaian hingga ke akarnya, bukan tambal sulam. 

Demokrasi adalah sebuah sistem cacat yang telah gagal menjaga stabilitas politik dan ekonomi, martabat, dan keamanan bagi umat; sebuah sistem yang telah memicu perselisihan di antara masyarakat dan telah terbukti tidak mampu menciptakan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat; sebuah sistem usang, sebagaimana tampak sekarang di negeri kita dan di negara-negara (demokrasi) lain yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dimanipulasi, dibuang, dan digulingkan oleh para pembelanya, sesuai dengan kepentingan politik mereka. Hanya sistem Islam yang akan mengantarkan Anda pada keadilan politik, kemakmuran ekonomi, keamanan, dan martabat.

Selanjutnya, pandangan Islam tentang legitimasi politik seorang penguasa tidak hanya didasarkan pada keterpilihan ke dalam kekuasaan, melainkan untuk menjalankan pemerintahan secara eksklusif hanya dengan Islam. Sesungguhnya permasalahan politik Indonesia tidak bisa diselesaikan kecuali dengan penerapan sistem politik Islam, termasuk sistem ekonominya. Berlawanan dengan sistem saat ini, sistem ekonomi Islam terpancar dan digali dari al-Quran dan as-Sunah. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem buatan manusia yang bekerja di bawah pengarahan dan kontrol langsung dari IMF. 

Artinya setelah Khilafah berdiri, tidak akan ada pajak langsung atau tidak langsung atas orang-orang miskin. Syara‘ telah mengharamkan pungutan pajak atas orang-orang miskin. Bahkan syara‘ mewajibkan negara menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Begitu pula, setelah Khilafah berdiri, minyak, gas, listrik dan berbagai sumber daya alam akan dikembalikan menjadi milik umum. Negara akan menyediakannya bagi masyarakat hanya dengan harga produksinya saja. Sebagai hasil alami dari tersedianya listrik, gas, minyak dan barang-barang tambang maka biaya hidup sehari-hari akan rendah. Khilafah tidak akan membagi-bagikan tanah ke perusahaan-perusahaan swasta dengan dalih “penanaman oleh perusahaan“. Sebaliknya Khilafah akan mendistribusikan tanah-tanah pertanian itu kepada masyarakat agar mereka produktifkan. Hal itu tentu saja akan meningkatkan produksi pertanian. 

Islam juga mengharamkan pungutan cukai atas pedagang kaum Muslim yang mengekspor atau mengimpor barang. Kebijakan ini tentu saja akan sangat membantu industri, menghalangi penimbunan harta dan melindungi konsumen. Sesungguhnya pajak langsung seperti bea cukai, pajak atas hak milik, pajak penjualan dan sebagainya adalah menyalahi syariah dan akan dicabut dari masyarakat di bawah Daulah Khilafah. Kebijakan ini tentu saja akan memperkuat industri dan menstabilkan harga-harga.

Kini masyarakat telah mencari alternatif. Tidak diragukan bahwa alternatif itu adalah Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Global yang memiliki kepemimpinan politik yang ikhlas dan memahami Islam serta tata cara penerapannya. Hizbut Tahrir telah memaparkan pandangan yang jelas tentang sistem Islam melalui sejumlah buku dan selebaran. Yang ada tinggal masalah waktu bagi tersingkapnya drama politik saat ini. [VM]

Berbagi :