Mencermati Geopolitik Tibet

Oleh : Umar Syarifudin 

(Pengamat Politik Internasional)

Ahad (15/1) sebanyak 14 aktivis Tibet ditahan Unjuk rasa terhadap kunjungan Presiden Cina ke Swiss menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Selasa (17/1). Mereka membawa poster dengan tulisan "Free Tibet" dan "Jangan Bersekutu dengan Pembunuh". "Situasi di Tibet semakin hari semakin buruk. Orang-orang kami  tertindas. Orang-orang kami dipenjara. Kami benar-benar prihatin bagaimana cara pemerintah memperlakukan kami," kata juru bicara asosiasi Tibetan Youth, Migmar Dhakyel.

Bicara geopolitik Tibet maka tidak lepas dari pengaruh politik Cina. Minoritas Cina, baik muslim Uighur maupun rakyat Tibet menghadapi tindakan represif yang meningkat. Sengketa di wilayah otonomi Tibet telah berlangsung selama beberapa dekade. Para pengamat internasional mencatat telah berulang kali terjadi pelanggaran hak di Tibet dan China. Sementara China membantah semua tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa mereka selalu melindungi pribumi Tibet. 

Pada tahun 1911 dinasti Qing digulingkan. Dalai Lama yang ke-13 saat itu menggunakan kesempatan tersebut dan tahun 1913 secara resmi menyatakan kemerdekaan Tibet. Sampai 1950 Tibet menjadi negara merdeka. Ini berdasarkan pandangan pakar hukum internasional Eckart Klein dari Universitas Potsdam.

Tibet adalah daerah yang terletak di daerah pegunungan China yang cukup sulit untuk diakses. Tibet bergabung dengan China pada abad ke-19 di bawah tekanan dari Rusia dan Inggris, karena kedua negara ini tidak mampu mengendalikan daerah Tibet. Namun, 40 tahun kemudian, Partai Komunis China baru didirikan dan menaruh minat yang serius di daerah ini, yang mengakibatkan penandatanganan perjanjian "Pembebasan Damai Tibet" yang mendefinisikan hak China untuk wilayah ini.

Pada 21 Oktober 1950 tentara Cina menginvasi Tibet. Padahal Tibet telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Cina pada 1913. Namun rupanya Cina tak pernah menggubris dan terus menganggap Tibet bagian dari Cina. Akibat invasi Cina, Tibet mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani 17  pokok perjanjian yang menyatakan pengakuan Pemerintahan Cina terhadap Tibet. Dalam perjanjian itu, Cina memperbolehkan adanya administrasi otonomi yang dipimpin oleh Dalai Lama.

Pada tahun 1959, pemerintah China melakukan reformasi demokrasi serius di Tibet, yang mengakibatkan pemberontakan masyarakat pribumi Tibet yang dipimpin oleh Dalai Lama. Pemberontakan itu dengan cepat diatasi oleh tentara China. Pemerintah Tibet terpaksa melarikan diri ke India dan memimpin daerah dari sana. Saat ini, pemerintah China sedang mengembangkan infrastruktur di wilayah tersebut, namun media asing menuduh pemerintah China melakukan pelanggaran hak-hak masyarakat pribumi Tibet.

Ketegangan-ketegangan etnis di wilayah barat itu telah memicu protes-protes keras dalam dekade terakhir, meskipun pihak keamanan memadamkannya dengan perpaduan dengan janji lunak pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

China telah menanamkan modal yang sangat besar untuk membangun daerah-daerah etnis minoritas guna meningkatkan standar hidup mereka. Namun Tibet dan Xinjiang mengecam perlakuan ini merusak kebudayaan mereka, dan mengatakan bahwa suku Han yang mayoritas sering mendapatkan irisan yang tidak proporsional dari kue ekonomi wilayah itu. Pemerintah mempunyai kebijakan untuk memindahkan anggota penduduk Han ke Xinjiang dan Tibet yang dikonsolidasikan pemerintah Beijing. Ini adalah satu gerakan yang memperburuk dan membuat marah di kalangan penduduk lokal. Ini adalah realitas kehidupan modern minoritas. Apa yang orang China harapkan dari perlakuan yang tidak manusiawi ini masih tidak jelas.

Selama dua puluh tahun terakhir pemberontakan rakyat berulang kali terjadi di wilayah Tibet dan daam pressure Cina. Dan belum lama ini, pihak berwenang Cina membuat konstitusi baru yang membatasi pergerakan (migrasi) seluruh warga Tibet. Di bawah konstitusi baru ini, semua orang Tibet harus hidup hanya di mana mereka terdaftar, dan tidak diizinkan untuk pindah ke daerah lain tanpa izin khusus yang sulit untuk didapatkan. Tekanan yang meningkat atas penduduk Tibet oleh pihak berwenang Cina bisa memberikan kesan yang berbahaya bahwa yang sedang dilakukan Cina adalah memerangi ‘kemarahan’ penduduk dan penggunaan respon penindasan yang keras. Cina menerapkan kebijakan keagamaan yang ketat di seluruh negeri, tidak terkecuali terhadap Islam.

"Bagaimana Tibet yang akhirnya bisa dikuasai China, padahal Tibet sebelumnya punya nilai dan kultur tersendiri. Ternyata karena diawali banyak proyek di Tibet dikerjakan oleh pekerja China dan ternyata mereka itu adalah tentara merah dari partai komunis China yang ingin menguasai Tibet. Dan upaya invasi itu sukses," ujar Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban kepada Suara Islam Online, (28/9/2016).

Hanya dengan Khilafah Islam, dengan pancaran dakwah dan jihad, Tibet akan dimuliakan dari penjajahan Cina. Sehingga dalam hal ini, di saat Khilafah kedua yang tegak di atas metode kenabian, adalah pembebasan yang nyata. Dan bagi Allah SWT, mewujudkan semua itu adalah perkara mudah. [VM]

Berbagi :