Pemuda ‘KRITIS’, Kritik Kebijakan Penguasa

VisiMuslim, Bojonegoro - Diskusi diadakan Selasa, 22 Mei 2017 di rumah makan Bimo, Bojonegoro. Bertema “Studi Kritis Konstruktif Kawal Kebijakan Pro Rakyat” oleh Forum Silaturahim Mahasiswa dan Pemuda Islam (FSMPI). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa organisasi kepemudaan di kota Bojonegoro, diantaranya adalah: HMI, IMM, BKLDK, GEMA PEMBEBASAN, SYABAB HIDAYATULLOH, AL AZKA Ledok, FUMI, FUPI, FSPM Kedungadem dan organisasi lain. 30 peserta lebih memadati acara. 

Ridho Rillahi, menyampaikan kritikan terhadap beberapa point kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro rakyat. Di antaranya Kenaikan tarif dasar listrik (TDL), Kriminalisasi Ulama dan juga ormas Islam. Sedangkan dari pihak HMI, berpendapat bahwa Indonesia saat ini masih dijajah asing terbukti dari pengelolaan SDA yang hampir seluruhnya dikuasai asing. Adapun dari IMM menyatakan bahwa persatuan umat Islam harus diperkuat lagi

Terkait kenaikan TDL, semua organisasi menolak keras kebijakan tersebut karena mereka menilai dampaknya akan semakin membebani rakyat. Begitupun kriminalisasi ulama dan pembubaran sebuah ormas Islam, semua sepakat  menolak, kecuali dari HMI yang menyatakan belum bisa mengambil sikap. 

Sebagian peserta dari organisasi lain berpendapat: " banyaknya ulama yang aktif membela Islam terutama terkait penistaan Al Qur’an jauh dari rasa keadilan, para ulama itu dikriminalkan, ada belasan kasus yang mendadak diperkarakan, sehingga aroma balas dendam pemerintah yang dinilai pro ahok itu sangat tercium, karena indikasi ke arah sana sangat jelas" tutur Wawan seorang  aktifis dari BKLDK. Berkenaan dengan hal tersebut, Ridho rillah selaku pemateri berpendapat “ kriminalisasi ulama, itu hanya isu politik”. Sedangkan Ahmad Aqil dari Al Azka menyatakan “ Langkah-langkah hukum di Indonesia kelihatan sekali tebang pilih, sangat memalukan”.

Terkait dengan Pembubaran sebuah ormas Islam, yang akhir akhir ini menjadi perbincangan, Khoiri seorang aktifis IMM menyatakan : " Intinya pemerintah itu ketika mau membubarkan HTI harus sesuai prosedural.. jgn asal2an dan juga harus adil terhadap semua ormas.. gak hanya HTI saja, harus sesuai prosedural dan aturan. Sedangkan Ahmad Aqil dari forum kajian pemuda Al Azka menyatakan: “Tidak ada satupun bukti apa yang dituduhkan pemerintah, tidak mendasar dan tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan UU keormasan”

"Saat ini pemuda dan mahasiswa  harus aktif dan kritis terhadap isu politik, karena pemuda dan mahasiswa punya potensi yang tidak dimiliki orang lain, yaitu sifat kritis dan berani, apa jadinya negara ini jika pemuda dan mahasiswanya bungkam terhahadap kesewenangan penguasa”, tutur Wahyu salah seorang panitia diskusi. [WK/VM]

Berbagi :