Korupsi Melejit, Wajah Negeri Amit-amit

Indonesia kini berduka. Ibu pertiwi menangis karena korupsi kian bengis. Amit-amit, sudah tahu ekonomi rakyat sulit, para pejabat malah pesta pora. Hati rakyat sakit.

Korupsi di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan terjadi di semua sektor birokrasi maupun sektor perekonomian mulai dari tingkat pusat eksekutif  maupun legislatif wakil rakyat di DPR sampai tingkat daerah provinsi dan kabupaten. Korupsi  yang dilakukan oleh birokrasi negara dengan pengusaha semakin meningkat.

Sikap koruptif yang dibalut praktik manipulatif, dipertontonkan begitu rupa. Berdalih proyek  maupun program pembangunan untuk rakyat, seperti proyek E-KTP maupun proyek infrastruktur daerah, tetapi kenyataannya dana APBN yang bersumber dari pajak rakyat di korupsi. 

Wajar saja kondisi ekonomi Indonesia saat ini sulit untuk mandiri dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan maupun infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan juga perekonomian rakyat karena dana APBN menjadi sarana korupsi oknum pejabat birokrasi maupun pengusaha yang tidak bertanggung jawab. 

Apalagi penegakan hukum di Indonesia terkait masalah kasus kejahatan korupsi sering mengalami kendala dan kurang tegas atas sangsi hukum bagi koruptor. Seperti kasus korupsi E-KTP yang melibatkan ketua DPR,  tindakan hukumnya perlu beberapa  proses maupun usaha keras dari KPK untuk melakukan penahanan. Hal ini jelas membuka mata publik rakyat Indonesia terkait korupsi juga penegakan hukum maupun pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan negeri ibu pertiwi. 

Korupsi kian Melejit,  proses hukum semakin rumit dan perekonomian rakyat semakin sulit.  Dimana, rakyat Indonesia sulit merasakan manfaat dana APBN untuk pembangunan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan  maupun infrastruktur.

Ibu pertiwi bisa bangga dengan Indonesia apabila berani melakukan perubahan peraturan yang adil dan transparan pro rakyat dalam berbagai sektor ekonomi, pendidikan, hukum maupun pengadilan untuk mewujudkan clean goverment dari kejahatan korupsi dana APBN  atas nama rakyat. Dengan peraturan yang berlaku itu tegas, adil, jujur, tanggung jawab maupun transparan yang didukung  oleh pejabat birokrasi yang bertanggung jawab dan kompeten dan diawasi oleh rakyat menolak korupsi. [vm]

Penulis : Puji Yuli (Women Movement Institute)

Berbagi :