Menuntaskan Identitas Indonesia (1) (Catatan Tiga Tahun Rezim Jokowi-JK)

Apa identitas Indonesia sesungguhnya? Kapitalisme kah? Sosialis-komuniskah? Atau negara agama? Pertanyaan itu perlu dijawab tuntas, mengingat sejak Indonesia berdiri hingga saat ini, ‘identitas kelamin’ Indonesia belum jelas. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia kehilangan kedaulatan dan terus berpolemik dengan rakyatnya sendiri. Terlebih dalam menghadapi keinginan kuat rakyat untuk kembali kepada syariah Islam.

Masa kelam ragam kepemimpinan, dari orde lama hingga reformasi, menyisakan luka di hati rakyatnya. Perdebatan di awal kemerdekaan pun menunjukan, umat Islam sebagai suara mayoritas berhasil ditelikung di garis finish. Keinginannya untuk menjadikan Islam sebagai bagian kehidupan berhasil dipukul mundur. Pelan-pelan tokoh dan umat Islam ditekuk lutut dalam ‘kompromi’. Sebaliknya, penjajah melalui antek dan orang-orang yang ditanam berhasil melanjutkan penjajahan. Buktinya, perangkat hukum, tata kenegaraan, sosial kemasyarakatan mewarisi peninggalan kolonial di daerah jajahannya. 

Bagaimana Sekarang?

Pemerintahaan Jokowi-JK sesungguhnya mewarisi estafet kepemimpinan sebelumnya. Perubahan nahkoda negara tak lantas merubah tata dan sistem aturannya. Kembali rakyat disuguhi dengan nada lama dengan penyanyi berbeda. Contekan ini sesungguhnya pengulangan dari kegagalan menentukan ‘identitas kelamin’ negara.

Bebrapa ungkapan yang sering didengungkan di antaranya:

1) Indonesia Bukan Negara Agama

2) Saya Indonesia, Saya Pancasila

3) NKRI Harga Mati

4) Ideologi Negara Sudah Final

Herannya, contoh di atas sebatas jargon. Terkadang rakyat sendiri menelan mentah-mentah tanpa menelaah. Indoktrinasi lebih kental daripada literasi. Sejarah pun diangkat tapi miskin esensi. Dilema perjuangan anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan dari Allah Swt.

Benar, Indonesia bukan negara agama. Disebut negara agama jika aturannya diambil dari salah satu agama. Semisal Islam yang memiliki seperangkat aturan hidup dari ibadah hingga tata kenegaraan. Faktanya, Islam sering dipinggirkan dan dipisahkan dari kehidupan. Kalaulah Islam dipakai cukup menangani persoalan privat dan kepentingan materi untuk negara.

Bisa jadi ungkapan Indonesia bukan negara agama juga kurang tepat. Faktanya, setiap sumpah jabatan senantiasa di bawah kitab suci dan atas nama Tuhan. Sumpah sekadar sumpah, lagi-lagi sekadar seremoni yang miskin aplikasi. Bersumpah di bawah kitab suci, namun meninggalkan isinya dan berpaling pada aturan lainnya.

Saya Indonesia, Saya Pancasila menjadi indoktrinasi dan radikalisasi pancasila. Tidak ada lembaga satu pun yang bisa menghakimi siapa yang pancasila dan anti-pancasila. Sebagai dasar filosofi negara, Pancasila sering dijadikan alat pukul lawan politik. Sejarah sudah membuktikannya. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah umat Islam.

Pada masa Presiden Soekarno, gaya kepemimpinan condong pada sosialis komunisme. Kemudian beliau memeras Pancasila dan mengakomodasi Nasakom. Padahal ide-ide itu bertolak belakang dengan Pancasila, namun tidak ada yang mengatakan Soekarno anti-Pancasila. Kecondongan Presiden Soeharto pada Barat dalam menjalankan roda pemerintahannya, malahan melahirkan kebijakan subversif. Pancasila dijadikan dalil untuk membungkam lawan politiknya. Barat sendiri menganut asas kapitlisme dan liberalisme, namun tidak ada yang mengatakan Soeharto anti-Pancasila. 

Nah, di era ekskalasi umat Islam sadar untuk kembali kepada Islam Kaffah, hal yang terjadi Pancasila dihadap-hadapkan dengan Islam. Aturan dibuat untuk membungkam setiap keinginan rakyat kembali kepada Islam. Stempel anti-Pancasila siap ditujukan bagi siapa pun yang ingin menjadikan syariah Islam sebagai aturan hidup dan kenegaraan. Ramai-ramai orang melabeli dengan ekstrimisme, radikalisme, dan tidak cinta Indonesia.

Harus disadari ungkapan—Indonesia Bukan Negara Agama dan Saya Indonesia, Saya Pancasila—akan terus digulirkan di tengah kehidupan. Siapapun penguasanya, alat ini dianggap efektif agar rakyat tidak merecoki kepentingan terselebung penguasa. Tujuannya rakyat dibuat sibuk dengan persoalan opini. Serta sedikit melupakan kegalauan pemerintah dalam kegagalan mengurusi urusan rakyatnya. Jika saja rakyat bertikai sesama rakyat, bagaimana negara ini mau berkembang dan berdaulat? Persoalannya sama dan jawaban tidak berubah. Rakyat dibuat tidak dewasa. Nasib...nasib.... (bersambung) [vm]

Berbagi :