Terkait SDA di Papua… Sampai Kapan Diam Atas Eksploitasi Kekayaan Alam Oleh Sistem Kapitalisme?

Peta Papua

Oleh : Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional)

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 9,82% dari total penduduk atau setara 25,95 juta orang, jika dilihat berdasarkan pulau, paling besar di wilayah Indonesia Timur yakni Maluku dan Papua. masih 21,20%. Ini menyedihkan di tengah kelimpahan SDA yang ada di kedua wilayah tersebut. 

Kita juga sering mendapatkan kabar kasus malnutrisi akut berulang kali terjadi di Papua. Ini mengonfirmasi buruknya tata kelola dan manajemen pemerintah untuk pulau-pulau kaya Indonesia. Harusnya sumber daya alam Indonesia yang kaya harus menghilangkan kelaparan. 

Kemiskinan warga papua adalah paradox di tengah kelimpahan SDA-nya, dan semua orang tahu bahwa tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua adalah yang terbesar di dunia, dalam hal luas dan kapasitas produksi per tahun. Mayoritas saham tambang emas terbesar di dunia, yaitu 81,28% dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) dan 9,36% dimiliki oleh PT. Indocopper Investama. Sedangkan pemerintah Indonesia, yang notabene mewakili seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan pemilik tambang, hanya prosentase yang sedikit. Freeport, penambangan emas yang dieksploitasi oleh perusahaan AS, melaporkan tujuh tahun lalu pemerintah Indonesia menerima bagian dari pajak, royalti dan dividen sebesar US $ 52 miliar atau sekitar 468 triliun rupiah. 

Permasalahan lain adalah problem disintegrasi. Dua tahun lalu dikabarkan Organisasi Papua Merdeka meresmikan secara tertutup kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. ULMWP sebelumnya telah mendirikan kantor di Port Vila, ibukota Vanuatu, dan di Honiara, Kepulauan Solomon. Kehadiran lembaga ini bersama perkumpulan negara-negara di kawasan Melanesia berperan untuk melakukan upaya pemisahan Papua dari Indonesia.

Upaya pemisahan (separatisme) Papua dilakukan melalui tiga strategi, diantaranya, mereka terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM dan melalui aksi-aksi non-kekerasan, semisal demonstrasi mahasiswa atau LSM yang menyuarakan kemerdekaan Papua. berikutnya melalui internasionalisasi isu Papua. Babak ini dimulai ketika Benny Wenda membuka kantor organisasi Free West Papua di Oxford Inggris pada April 2013, kemudian di Belanda, Australia dan negara Melanesia, lalu pembukaan kantor ULMWP di Vanuatu, Solomon Island, dan klaim peresmian kantor ULMWP di Wamena.

Selanjutnya mendesak referendum Papua ke dewan PBB tentang penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Strategi ini persis seperti strategi pemisahan Timor Timur dari RI. Penting untuk disadari oleh semua pihak, khususnya masyarakat Papua, bahwa pemisahan Papua dari Indonesia bukanlah solusi yang benar. Meminta bantuan negara-negara imperialis untuk memisahkan diri merupakan bunuh diri politik yang justru akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus akan lebih leluasa memangsa sumber daya negeri Papua.

Sampai Kapan?

Indonesia termasuk negeri mayoritas muslim; dan semua yang ada di dalamnya dari karunia, sumber daya, dan lokasi strategis kembali kepada rakyat, dan dodorong keimanan umat Islam berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhannya, dan menolak pengabaian dan kezaliman yang menimpa umat. Kita perlu bertanya: Berapa lama kita akan tetap diam atas eksploitasi kekayaan alam milik umat oleh kapitalis? Sampai kapan kita akan mengizinkan Negara-negara asing yang berseteru di negara kita tanpa ada yang menghentikan mereka seolah-olah kita tidak ada ?

Adanya ketidakadilan ekonomi akibat sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia harusnya menyadarkan masyarakat untuk berjuang atau mendukung perjuangan untuk mewujudkan pengelolaan mineral dan sumber daya alam lainnya yang tepat. Hanya jika dikelola dengan baik akan sumber daya alam yang melimpah dari negara tersebut dapat meningkatkan kehidupan manusia.

Sumber daya alam yang kaya di Indonesia jika akan dikelola secara adil pasti mampu menghilangkan kemiskinan. Termasuk tidak akan ada kasus kelaparan yang berulang yang diderita oleh masyarakat di Papua termasuk seluruh Indonesia. Kasus-kasus gizi buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah baik pemerintah lokal dan pusat. Dengan pelayanan maksimal yang berbasis pada ketaqwaan dan aqidah Islam, tentu pemerintah lokal dan pusat tidak saling melempar tanggung jawab. Tentu saja, kita butuh pemimpin yang bertanggung jawab dan bertaqwa.

Jalan Perubahan

Negeri ini butuh pemimpin yang mampu menyusun kebijakan yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan berbagai kasus kekurangan gizi di Papua. Termasuk menjamin distribusi makanan dan memenuhi kebutuhan dokter dan fasilitas medis. Faktanya, Papua masih membutuhkan belasan ribu tenaga kesehatan untuk memungkinkan setiap orang mengakses perawatan medis dengan mudah. Tetapi hari ini, berhari-hari orang bisa berjalan untuk mengakses dokter di daerah terpencil di Papua.

Akhirnya, menyelesaikan masalah Papua adalah dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi, mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mendistribusikan kekayaan secara berkeadilan. Rakyat Indonesia semestinya berjuang atau mendukung perjuangan untuk mewujudkan pengelolaan mineral dan sumber daya alam lainnya yang tepat. Hanya jika dikelola dengan baik akan sumber daya alam yang melimpah dari negara tersebut dapat meningkatkan kehidupan manusia. [vm]

Berbagi :