Jalan Tol Demi Rakyat, Benarkah ?

Memasuki tahun 2019 ini, Isu-isu politik semakin memanas. Masing-masing paslon saling berargumen, saling menjatuhkan serta membranding diri agar terlihat mengesankan dan mencuri hati rakyat. Sangat disayangkan, hasil pekerjaan negara dijadikan bahan kampanye demi mendapatkan dukungan dari rakyat. Bahkan tak ragu untuk mengatakan bahwa hanya pendukung dari paslon tersebut saja lah yang dapat menikmati Prasarana umum milik rakyat. Dari cnnindonesia.com Politikus PDIP, Hendrar Prihadi yang juga merupakan walikota semarang menyatakan keberadaan jalan tol yang sudah menyambung dari Jakarta sampai Surabaya karena kerja keras Jokowi selama empat tahun terakhir. Oleh karena itu, kata Hendrar masyarakat yang tidak mendukung Jokowi tidak boleh menggunakan jalan tol yang telah dibangun pemerintah. 

Dari isi pernyataan tersebut ada dua hal yang perlu dikkritisi. Pertama, Memberikan Sarana dan Prasarana termasuk jalan tol merupakan sebuah Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada rakyat secara keseluruhan tanpa memandang status, budaya, etnis ,golongan dan lain-lain. Maka sungguh tidak layak jika melarang segolongan rakyat hanya karena segolongan rakyat tersebut tidak satu kubu. Sehingga semakin terlihat jelas bahwa pekerjaan yang selama ini dilakukan ternyata “tidak ikhlas” semata-mata demi rakyat, tetapi hanya untuk mendapatkan dukungan demi melanggengkan jabatan serta kekuasaan. Padahal dalam islam, tugas pemerintah adalah ri’ayah syu’un al-ummah yaitu mengurusi urusan umat yang dilandasi pada tunduknya kepada syariat islam serta ketaatan dan ketakwaan kepada Allah.

Kedua, Jalan tol yang telah dibangun tersebut nyatanya tidak dapat dikases oleh seluruh rakyat dengan cuma-cuma melainkan harus merogoh kocek yang dalam terlebih dahulu agar bisa mengakses sarana yang merupakan hak rakyat. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita bahkan meminta PT Jasa Marga untuk menurunkan tarif tol Trans Jawa. Pasalnya, untuk truk yang menggunakan tol dari Jakarta ke Surabaya tarifnya bisa mencapai jutaan rupiah. "Kan truk itu totalnya sampai Rp 1,5 juta itu ke Surabaya, kalau ukuran truknya makin besar lagi bisa sampai Rp 2 juta, mahal bener itu," kata Zaldy  detikFinance, Senin (28/1/2019).

Inilah realitas sistem politik yang ada. Slogan-slogan “Demi rakyat” yang selalu dikumandangkan manis dibibir semata. Pelaksanaan kewajiaban negara dilakukan bukan semata mengharapkan keridhoan Allah dan tidak dilandasi oleh syariat yang diturunkan sang pencipta. Segala tindakan hanya akan diambil jika dan hanya jika memberika keuntungan pribadi dan golongan semata. [vm]

Penulis : Aisyah Muthmainah

Berbagi :