Agresivitas Politik-Militer Cina, Negara Adidaya (Semu) Regional

Oleh : Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)

Sebagaimana dikutip Reuters anggaran pertahanan China naik 7,5 persen dari tahun lalu menjadi 1,19 triliun yuan atau setara Rp2.500 triliun pada 2019. Kenaikan ini terungkap dalam laporan anggaran dalam pembukaan rapat tahunan parlemen pada Selasa (5/3). Dalam rapat tersebut, Perdana Menteri China, Li Keqiang, mengatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan militer negaranya. "[China] akan mempercepat upaya membuat inovasi yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi pertahanan," ujar Li.

Agresivitas militer Cina di wilayah regionalnya, merupakan sekian langkah untuk mengendalikan lintas pelayaran dunia serta ambisi menguasai berbagai wilayah sekitar, termasuk Indonesia, sementara berbagai upaya elit Cina menciptakan common enemy (musuh bersama) akibat adanya “bom molotov,” semacam gejolak sosial politik yang sewaktu-waktu meletus serta meluas akibat sistem ekonomi dan politik di internal Cina itu sendiri. Jadi, agresivitas militernya hanya sekedar deception atau pengalihan situasi atas tingkat kerawanan atau potensi gangguan keamanan di dalam negeri. Tetapi namanya deception, sifatnya cuma sementara alias semu, suatu saat pasti terjadi. Entah kapan. Inilah prolog sekaligus hipotesis dan asumsi awal telaahan soal perkembangan geopolitik Cina.

Sementara adidaya riil –AS- sedang merencanakan perang dengan negara Cina, tetapi masih jauh dari kepastian bahwa negera-negara adidaya tersebut benar-benar terlibat dalam perang itu. Laporan tersebut juga mengungkap bagaimana AS akan meningkatkan postur pertahanannya dengan anggaran yang sangat besar sebagai persiapan perang dan tidak lagi mempedulikan biaya sosial dan manusia dari kebijakan tersebut.

Sementara hari ini anggaran militer dari Kementerian Pertahanan AS berdasarkan laporan CNN Minggu (9/12/2018), Pentagon meminta anggaran 750 miliar dollar AS, sekitar Rp 10.887 triliun, untuk tahun fiskal yang akan datang. Ini jauh melebihi gabungan anggaran Jerman, Cina dan Rusia. Pejabat anonim AS menyatakan Trump sepakat setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan James Mattis dan Ketua Komite Senjata Senat, Senator Mac Thornberry dan Senator James Inhofe. Baca juga: Inilah 5 Negara dengan Anggaran Militer Paling Kecil di Dunia Dalam pertemuan tersebut, presiden berusia 72 tahun itu begitu mendukung kebijakan Strategi Pertahanan Nasional dan upaya untuk terus membangun militer AS.

Untuk wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, pergeseran geopolitik dalam struktur kekuatan kawasan berpotensi menggoyang wilayah dominasi AS sehingga meningkatkan kemungkinan konflik militer melawan Cina. Jika konflik militer benar-benar tak terhindarkan, AS dinilai akan menjadi pihak yang menderita dan kehilangan aset modal besar.

Kondisi hari ini, Amerika kehilangan keunggulannya di bidang-bidang perang utama seperti pertahanan air dan rudal, operasi dunia maya dan ruang angkasa, perang anti-permukaan dan anti-kapal selam, serangan jarak jauh di darat, dan perang elektronik. 

Kemunduran yang dirasakan dan berkurangnya kedigdayaan pertahanan atau militer AS, bagaimanapun juga, menjadi semacam “aib.” Maka AS pun siap menggelontorkan dana yang jauh lebih besar pada tingkat 3-5% di atas inflasi. Itu berarti bahwa bagian yang lebih besar dari anggaran federal harus dikhususkan untuk anggaran militer. Satu-satunya cara pemerintah AS adalah penggelontoran dana yang sangat besar meski harus mengalami pertumbuhan defisit yang meningkat sebesar $ 22 triliun dan terus bertambah. Laporan itu juga menyinggung akan adanya pemotongan pengeluaran dana sosial seperti pensiun, Medicare, dan jaminan sosial. Laporan kedua dikeluarkan oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat (GAO) berjudul: National Security: Long Range Emerging Threats Facing the United States as Identified by Federal Agencies (December 2018.) Laporan kedua ini tidak lebih banyak diliput dari pada laporan yang pertama.

Perkembangan dinamika (modal) geopolitik global mengajarkan, bahwa penggerusan ruang hidup sebuah negara tak melulu melalui kekuatan senjata (militer) saja, itu modus dan pola masa lalu. Era kini telah berubah secara nirmiliter atau asimetris. Barangkali, inilah praktik dan implementasi atas isu global yang paling aktual yaitu “perubahan power concept” –dari militer ke power ekonomi– selain isu lain yaitu geopolitical shift, pergeseran geopolitik dari Atlantik ke Asia Pasifik.

Hari ini, di berbagai belahan dunia, tidak sedikit — ada praktik bagi-bagi kedaulatan negara kepada entitas lain, bahkan lebih jauh lagi yakni penyerahan kedaulatan kepada entitas yang tidak berhak tetapi atas nama “investasi”, kebijakan, bisnis dan seterusnya. Misalnya, negara menyerahkan pelabuhan laut dan bandara udaranya kepada asing karena tidak mampu mengembalikan utang, bahkan ada negara menyerahkan kedaulatannya (bidang keuangan) kepada asing. 

Zimbabwe dan Angola adalah contoh aktual. Kedua negara di Afrika itu sekarang menggunakan Yuan —mata uang Cina— sebagai transaksi pembayaran sehari-hari akibat pemerintahannya gagal atau tak mampu mengembalikan utang (debt trap) Cina. Pada gilirannya, utang dianggap lunas namun mata uang kedua negara diganti Yuan. Apakah hal ini berarti, secara de facto, Angola dan Zimbabwe menjadi bagian dari (provinsi) Cina? Lagi-lagi, retorika ini tak perlu dijawab.

Dan secara geopolitik, dimensi ruang (non-teritorial) Indonesia telah tercaplok dan frontier bakal kian menebal serta meluas karena ekspansi dua platform asal Cina tadi diprakirakan tak akan berhenti untuk memperluas ruang “hegemoni”-nya. Kelak jika Alipay dan WeChat semakin besar, melebar dan meluas penggunaannya di masyarakat, apakah Indonesia bakal bernasib seperti Angola dan Zimbabwe? Hanya saja, kedua negara di Afrika riil memakai Yuan, mata uang Cina, sedang kita menggunakan e-Money, milik Cina juga. [vm]

Berbagi :