Berebut Pepesan Kosong Ala Demokrasi


Oleh : Mutya Ummu Kika

Tak kurang dari satu bulan lagi, perhelatan besar pesta demokrasi yaitu Pemilu Presiden akan segera tiba. Bagaimana rakyat Indonesia bersikap dalam menyambut Pilpres 17 April 2019 nanti? Semangat, senang penuh antusias dan optimisme? Atau malah heboh perang opini yang saling menjatuhkan, menebar hoax, kebencian dan fitnah dimana-mana hingga perpecahan ummat makin meruncing?

Tak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini kita disajikan isu politik yang sarat dengan aroma saling menjatuhkan. Pun kejadian demi kejadian yang terungkap dari masing-masing kubu hanyalah semakin menguatkan anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa politik itu kotor. Bahwa yang dikejar hanya semata uang dan kekuasaan, bukan bersumber dari keimanan yang menghasilkan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban yang sungguh teramat berat di hadapan Allah SWT. Padahal di dalam Islam, politik adalah sesuatu yang justru mulia. Mengapa demikian? Karena politik adalah segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengurusi urusan ummat. Namun yang terjadi hari ini, politik dalam era demokrasi hanyalah sarana untuk mengurusi urusan perut penguasa.

Bagaimana dengan Pilpres 2019, adakah secercah harapan bagi bangsa ini bahwa pemilu akan menghantarkan rakyat pada kehidupan yang lebih baik? Ataukah akan sama saja, berkutat pada hal-hal kotor dan saling menyikut demi berkuasa? Mari kita sikapi fakta yang terjadi hari ini. Kasus Narkoba pada elit Partai Demokrat, disambung kasus OTT yang menjaring nama besar Ketua Umum Partai PPP yang notabene adalah Partai Islam. Belum lagi Presiden yang berpidato bahwa ia dijelek-jelekkan dan difitnah, dan kali ini ia akan melawan. Betapa tidak menyejukkannya ucapan seorang Kepala Negara yang justru malah memperuncing perpecahan di antara ummat. Tak pantas lah hal ini keluar dari lisan seorang pemimpin.

Lalu kita bisa mengamati juga politik pencitraan yang saling sambut diantara para paslon. Tersebarnya foto Capres 01 saat sedang menjadi imam shalat yang ingin mencitrakan bahwa dirinya adalah seseorang yang taat beribadah bahkan sanggup menjadi imam shalat. Disambut oleh sindiran halus Capres 02 yang berujar bahwa dirinya tak mampu menjadi imam shalat karena mengukur kapasitas diri, bahwa banyak yang lebih mampu daripada dirinya dan lebih baik bacaannya. Mari kita cermati bersama. Bagaimana syarat menjadi seorang Imam Shalat?

"Jika ada 3 (Tiga) Orang, maka hendaklah memilih salah seorang di antara mereka menjadi imam dan yg paling berhak diantara mereka ialah yg paling bagus bacaannya (HR. Muslim)”.

Bacaan shalat yang bagus adalah syarat standar seorang Imam. Lalu apakah kita sudah mendapati hal ini dari kedua Capres? Bila menjadi imam shalat saja sudah tak sanggup, bagaimana rakyat dapat meyakini bahwa dirinya mampu menjadi imam atau pemimpin untuk negeri sebesar ini? Karena di dalam Islam, sosok seorang pemimpin negara tentunya lebih berat daripada syarat menjadi imam shalat. Ia haruslah memahami agama ini dengan faqih, dan tentunya haruslah mengamalkan dan mau menerapkan seluruh aturan Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sejatinya seorang pemimpin bukanlah pembuat aturan melainkan dia diberi amanah kekuasaan untuk menerapkan seluruh aturan pemilik semesta alam ini.

Lalu apa kemudian yang hendak dicapai kedua Capres ini, benarkah mereka akan memperjuangkan kepentingan rakyat? Benarkah akan memperjuangkan hak rakyat bila hukum Allah yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengurusan ummat saja mereka tak paham dan tak bersikukuh untuk melaksanakannya? Idealisme dan ideologi apa yang ada dalam diri para Capres, adakah ideologi Islam bersemayam dalam diri mereka? Bila ada, tentu hal itu akan terlihat jelas, karena Ideologi Islam bila sudah terinternalisasi, maka ia akan memancar dengan cemerlang dari dalam diri pengembannya.

Inilah yang kita dapatkan dari sistem demokrasi. Sistem yang berasal dari akal manusia yang terbatas, bukan berasal dari dzat yang Maha Sempurna yang membuat aturan bagi seluruh ummat manusia. Akhirnya kita terjebak pada masalah yang tak berkesudahan, solusi yang berujung pada timbulnya masalah baru. Dan juga yang terjadi saat ini, iklim politik yang tak mengurusi urusan ummat. Mengapa? Karena kita bersikukuh untuk final pada pola pikir manusia, yaitu demokrasi, yang menghasilkan calon-calon pemimpin yang hanya memperebutkan kekuasaan. Dan sedihnya lagi, ummat muslim yang terpedaya pula pada sistem ini. Tak melihat cela padanya hingga berujung pada perpecahan karena saling mengunggulkan jagoannya masing-masing dan menjatuhkan lawannya.

Lalu apa yang terjadi? Ummat hanya berebut pepesan kosong. Berharap akan ada perubahan lewat sosok yang mereka jagokan menang di Pilpres. Mari kita berandai-andai. Seandainya ada sebuah mobil tua keluaran tahun 70'an mengikuti balapan di sirkuit Formula 1. Akankah ia menjadi pemenang? Bahkan bila sekelas Michael Schumacher atau Lewis Hamilton yang menjadi supirnya, akankah mobil tua ini menang di sirkuit? Tentunya tidak. Mengapa? Karena yang menjadi masalah bukan pada pembalapnya namun kendaraannya. Begitupula yang terjadi di dalam sistem demokrasi saat ini. Siapapun yang menjadi pemimpin, akankah bisa mengubah berbagai macam kebobrokan dan kemerosotan yang terjadi? Akankah rakyat sejahtera? Akankah pergaulan remaja lebih terjaga? Akankah asset-asset ummat kembali jadi milik negeri ini? Akankah sistem perekonomian bebas dari debu-debu riba? Akankah ada hukum yang adil? Akankah hukum Islam diterapkan secara kaffah?

Dari pemilu ke pemilu, yang berubah hanyalah sosok pemimpin. Sesungguhnya tak ada perubahan yang berarti. Rakyat malah jauh lebih sengsara, moral makin bobrok, kekayaan negara banyak dikuasai oleh asing dan aseng. Dan seabreg persoalan lain yang belum ada solusinya. Mengapa? Karena kita tak berpegang pada solusi hakiki yang bersumber dari Sang Pembuat Aturan, Allah SWT Dzat Yang Maha Sempurna. Segala solusi kehidupan kita saat ini, solusinya sudah lengkap ada di dalam Islam. Dan penerapan hukum Islam, hanyalah mungkin bila sistem yang dianut juga adalah sistem Islam, yaitu Khilafah, bukan demokrasi. Khilafah bukanlah monster, tak perlu kita takut. justru dengan khilafah lah, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Adil pada seluruh rakyat, bukan hanya ummat Islam, namun pemeluk agama lain pun akan dilindungi hak nya dan hal ini sudah banyak dicontohkan oleh para khalifah di masa lampau. Khilafah adalah sistem warisan nabi. Bukankah kita adalah ummat Nabi Muhammad? Namun mengapa kita membenci sistem yang diwariskannya? Sampai kapan kita mau berebut pepesan kosong dalam sistem demokrasi ini? [vm]

Belum ada Komentar untuk "Berebut Pepesan Kosong Ala Demokrasi"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...