"People Power" Turbulensi Demokrasi

Oleh : Isnawati

Dalam sejarahnya banyak negara yang mengakhiri kekuasaannya karena gerakan massa atau lazim disebut people power. Istilah people power sendiri mulai mendunia ketika rangkaian demonstrasi besar terjadi di Filipina tak terkecuali juga di Indonesia pada tahun 1998. Gerakan reformasi yang merupakan titik nadir keruntuhan rezim orde baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto saat itu menjadi sejarah kelam negeri ini.

Penggulingan kekuasaan Presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat, seluruh rakyat turun ke jalan agar presiden meletakkan jabatannya karena dinilai melanggar dan melakukan penyimpangan konstitusi merupakan cara yang benar-benar mempunyai pengaruh besar dan kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kembali menyinggung soal people power yang menjadi polemik di masyarakat. Istilah tersebut dilontarkan dalam orasinya diaksi 313 yang dihadiri sejumlah ormas seperti FUI, FPI dan Persaudaraan Alumni 212.

Amien Rais mengeluarkan pernyataan people power sebagai aksi pengingat kepada Komisi Pemilihan Umum agar tidak curang dalam penyelenggaraan pemilu 2019, tanpa ke Mahkamah Konstitusi langsung people power, serunya.

Kekhawatiran terdapatnya kecurangan seperti pejabat yang tidak netral, Aparat Sipil Negara yang tidak netral, bagi yang tidak mendukung rezim akan ditindak, kepala daerah digerakkan untuk dukung rezim, warga negara asing punya KTP, TKA menyerbu dan masih banyak lagi, kekhawatiran tersebut bukanlah hal yang berlebihan sebab berulang kali terjadi dan akan terus terjadi karena memang kerusakannya dimulai dari landasan pijakan negeri ini yaitu sekulerisme.

Turbulensi yang terjadi pada masyarakat saat ini karena adanya ketidak percayaan terhadap netralitas aparat negara. Predikat tidak amanah selalu melekat pada para pejabatnya, keadaan politik seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya people power, rakyat sudah merasa jenuh dengan peran negara dan parpol yang dianggap korup dan oligarki sehingga umat mudah diprovakasi dengan banyak kepentingan.

Kecurangan dan pelanggaran pemilu tidak bisa lepas dalam demokrasi termasuk di negara-negara maju sekalipun sebab konsep integritas hanya menjadi sebuah wacana saja. Sifat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan merupakan kebutuhan.

Berjalan secara prosedural dan substansial agar menghadirkan pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan adalah cita-cita yang panggang jauh dari api dalam demokrasi, turbulensi yang menghadirkan wacana people power adalah bukti kegagalan sistem negeri ini.

"people power" Turbulansi Demokrasi adalah sebuah keniscayaan dipandang dari konsep kelemahan integritasnya dimana seharusnya menjadi nafas yang menjiwai politik diperoleh dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Konflik politik yang tidak berkesudahan akan terus terjadi sampai kapanpun sebab mekanismenya tidak didesain untuk mentransformasikan secara benar.

Solusi hakiki sangat dibutuhkan, sebuah perubahan haruslah melibatkan seluruh elemen baik unsur masyarakat maupun pemangku kekuasaan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif dengan landasan keimanan karena tunduk dan patuh pada Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan.

Keadilan sosial, ekonomi, budaya dan politik adalah hak seluruh umat , penguasa negeri ini harus fokus pada kebijakan yang tidak sebatas pada developmentalisme dan populisme politik saja sehingga sekedar menyasar pada tujuan elektoral saja, tentu hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan pembangunan peradaban berbangsa dan resiko terjadinya krisisis kepercayaan pada pemegang kekuasaan akan menjadi ancaman utama. Negeri ini harus segera mengadakan revolusi sistem sebelum hancur tinggal nama, Masihkah kita akan membangun negeri ini dengan landasan sistem yang lemah dan rapuh? Naudzu Billahi Min Dzalik. Wallahu a`lam. [vm]

Berbagi :