Jika Maluku Memang Membebani Pemerintah, Maka Keluarkan Saja dari NKRI

Djamaluddin Koedoeboen [Foto : Kiblat.Net]

VisiMuslim - Jika Maluku memang membebani Pemerintah, maka keluarkan saja dari NKRI. Begitulah inti dari surat pernyataan tidak terima yang dilayangkan oleh Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) terhadap penyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.

KKBMM meminta Pemerintah Indonesia menghapus Maluku dari peta Indonesia karena merasa sudah tidak dianggap, lansir kiblatnet.

“Bahwa para pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami dari NKRI agar negara tidak perlu mengeluarkan anggaran sebagai cermin beban terhadap orang-orang Maluku,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen tertanggal 1 Oktober 2019.

Dalam surat tersebut, KKBMM menganggap pernyataan Wiranto yang menghimbau agar korban gempa di Ambon dan sekitarnya untuk kembali ke rumah supaya tidak membebani Negara tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat Negara dan juga pembantu Presiden.

KKBMM memandang seharusnya Wiranto mampu mengambil hikmah dari rentetan musibah gempa yang terjadi, alih-alih dikesankan sebagai biang masalah.

“Bahwa sebaliknya ketika seperti sekarang ini masih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri dimana orang-orang yang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong, penuh haru, kasih, dan sayang, yang semestinya tidak Bpk cederai dan lecehkan,” lanjut pernyataan tersebut.

KKBMM juga menyoroti soal Negara yang kerap tidak hadir ketika sudah menyangkut persoalan Maluku. Tak lupa mereka juga menyinggung kegagalan Wiranto ketika masih menjabat sebagai Panglima ABRI.

“Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata, ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bpk Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” tulis surat tersebut. [kb]

Berbagi :