Bencana Covid 19 Di Negeri Auto Pilot

Oleh: Anggun Permatasari

Pertengahan November 2019 merupakan awal petaka mewabahnya virus Covid 19 atau Corona. Pandemi pertama terjadi di Wuhan salah satu kota di provinsi Hubei, sukses membuat geger dunia. Dan pandemi covid 19 mewabah di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia.

Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa Indonesia bebas Covid 19. Sampai akhirnya, diumumkan telah ditemukan kasus pertama turis dan warga yang terinfeksi Covid 19. Publik menilai tidak ada transparansi pemberitaan dari pemerintah. Presiden Joko Widodo dan jajarannya seakan menutup-nutupi data jumlah warga yang positif, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) atau ODP (Orang Dalam Pengawasan).

Jokowi mengaku, alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona agar tidak menimbulkan kepanikan dan keresahan di masyarakat. (katadata.co.id)

DKI Jakarta dinyatakan sebagai wilayah epicenter Covid 19. Oleh sebab itu, sejak 16/03/2020 sampai 29/03/2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meliburkan sekolah. Beliau juga menghimbau warga untuk tidak keluar Jakarta minimal selama tiga pekan untuk antisipasi virus Covid 19. Pemerintah pusat kini menyerahkan penanganannya ke beliau. (Detiknews)

Namun, langkah ini dirasa kurang efektif. Tindakan yang tepat adalah lockdown seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden, social distancing dan self isolation. Kalau hanya self isolation dan social distancing tanpa lockdown, tidak akan menyelesaikan masalah.

Faktanya, penyebaran Covid 19 yang makin meluas tidak membuat pemerintah membatasi wisatawan atau pekerja asal Cina masuk ke Indonesia.

Pada tangga 10 Maret 2020 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyurati Presiden Joko Widodo terkait penanganan virus corona Covid-19 di Indonesia. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal WHO Thedros Adhanom dan diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. (Kompas.com)

Sayangnya, rekomendasi dari WHO tidak segera ditanggapi. Pernyataan santai dan terkesan menyepelekan wabah justru terucap dari beberapa petinggi negeri.

Presiden dan kabinet kerjanya dianggap gagap dan tidak siap menghadapi wabah ini. Sehingga masyarakat ragu terhadap keseriusan pemerintah menangani Covid 19.

Akhirnya publik dibuat gempar saat Menhub Budi Karya Sumadi dinyatakan postif Covid 19 pada 14 Maret lalu setelah sebelumnya sempat menyambut ABK Diamond Princess. Walikota Bogor Bima Arya juga dinyatakan positif setelah perjalanannya ke negara terjangkit Covid 19.

Sampai saat ini tercatat total warga yang mengidap Covid-19 menjadi 311 orang. Sementara itu, pasien meninggal 25 orang, dan 19 di antaranya dinyatakan sembuh. (Kompas.com)

Lambatnya penetapan status bencana nasional dan penyerahan langkah pencegahan serta tindakan penyelesaian kepada pemerintah daerah berpotensi eksponensial terhadap sebaran Covid 19. Pemberitaan yang simpang siur membuat rakyat bingung dan panik.

Pemerintah seolah cuci tangan dengan menyerahkan penanganan kepada masing-masing kepala daerah. Sehingga tidak ada koordinasi yang terjalin antara daerah satu dengan lainnya.

Dilansir dari laman Merdeka.com. bahwa kapal Pesiar berbendera Bahama, MV Colombus, akhirnya diizinkan bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sebelumnya kapal tersebut ditolak berlabuh di Surabaya. Sangat disayangkan 1 orang penumpangnya PDP Covid 19.

Idealnya, himbauan dalam penanganan wabah ini harus satu komando. Sehingga koordinasi bisa lebih terarah dan memudahkan pemerintah daerah memutuskan tindakan yang tepat di wilayahnya.

Pemberlakuan lockdown terkesan setengah hati. Karena masih menghitung untung-rugi. Keselamatan rakyat dan nyawa diremehkan atas nama kestabilan ekonomi.

Begitulah nasib rakyat yang sedang menghadapi wabah di negeri auto pilot yang kapitalistik. Rakyat dibiarkan mencari solusi sendiri bahkan mati perlahan-lahan. Penguasa berwatak materialistis adalah buah pahit penerapan sistem kapitalis liberal di negeri ini.

Sangat berbeda dengan sistem Islam. Syariat Islam memerintahkan untuk menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Perintah tersebut dicontohkan Rasulullah saw. dengan berwudhu, mandi/thaharah, bersiwak, memakai wewangian, menggunting kuku dan membersihkan lingkungan.

Namun, dalam level negara pemerintah harus bertanggungjawab penuh menjaga kesehatan dan memastikan keselamatan seluruh warganya. Apalagi saat terjadi wabah penyakit seperti sekarang ini. Penguasa harus menjadi garda terdepan mencegah wabah tersebar. Rakyat butuh arahan dan perlindungan optimal dari penguasa. Penguasa tidak boleh abai apalagi meremehkan.

Rasulullah Saw. dan Khalifah Umar bin Khaththab ra., telah mencontohkan bagaimana seharusnya menghadapi wabah penyakit menular. Rasullah saw. memerintahkan untuk tidak mendekati atau melihat para penderita kusta. Beliau bersabda: "Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta". (HR al-Bukhari).

Dengan demikian, metode karantina sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah saw. juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar.

Beliau bersabda, "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninginggalkan tempat itu". (HR al-Bukhari). [] Wallahu'alam

Berbagi :