Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Anggaran Bermasalah, Tanda Negara Gagap Hadapi Wabah




Oleh: Anggun Permatasari 

Badai Covid 19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tapi juga memukul mundur laju perekonomian negara-negara terjangkit termasuk Indonesia. 

Dilansir dari laman Merdeka.com., "Pemerintah berencana akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Nantinya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas yang akan mengelola rekening tersebut".

Sri Mulyani menambahkan dari segi anggaran, pemerintah sebetulnya siap untuk mendukung proses percepatan penanganan pandemik Covid 19 di dalam negeri. Namun opsi ini dibuka, untuk membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah. (Merdeka.com) 

Langkah tersebut banyak mendapat kecaman dari pakar ekonomi dan masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti (LP3ES) Fachru Nofrian mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. (Detikfinance.com)

Mereka menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Menurut mereka alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah. (Detikfinance.com)

Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Harryadin Mahardika, mengatakan pemerintah harus jujur terkait anggaran untuk memerangi Covid-19. Ia mencontohkan, Amerika Serikat hingga negara-negara maju seperti Italia dan Denmark, langsung menggelontorkan dana hingga miliaran dolar AS. (Vivanews.com)

Keseriusan pemerintah dalam perang melawan Covid 19 sejak awal memang terkesan setengah hati. Dari pernyataan yang dilontarkan Sri Mulyani tersirat negara berlepas tangan dari tanggungjawab menanggung segala kemungkinan terburuk dari gelombang pandemik Virus Covid 19.

Bukankah sangat lucu jika saat ini pemerintah membuka donasi dan meminta rakyat menyumbang pemerintah. Harusnya semua pembiayaan dalam mengatasi pandemik, belanja keperluan rumah sakit termasuk kebutuhan rakyat selama masa pencegahan (lockdown) hingga pemulihan ditanggung pemerintah.

Idealnya penguasa mengerahkan seluruh sumber daya dan kekayaan yang dimiliki negeri ini untuk menjamin keselamatan rakyat dari ancaman wabah. Alih-alih bertanggungjawab, pemerintah justru mengimbau masyarakat untuk membantu meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sudahlah mengemis pada rakyat untuk berdonasi, pemerintah tampaknya juga tergiur dengan tawaran IMF. Seperti diketahui, awal bulan ini (4/3) IMF mengumumkan telah menyiapkan dana pinjaman sebesar 50 miliar dolar AS khusus untuk membantu negara-negara berkembang dan berpendapatan kecil dalam menghadapi penyebaran virus Corona. Pinjaman ini bisa disebut sebagai 'Corona Loan'. (Rmol.id) 

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para pengamat ekonomi meminta pemerintah tidak mengambil tawaran Corona Loan dari IMF. Penguasa diharapkan bisa belajar dari pengalaman bagaimana jeratan hutang IMF bisa menimbulkan kerusakan terhadap kondisi ekonomi negara.

Melalui Covid 19 Allah Swt. membongkar kebobrokan dan kegagalan sistem perekonomian negara-negara kapitalis tidak terkecuali Indonesia. Pencitraan yang ditampilkan saat ini terbuka wujud aslinya. Pengambilan kebijakan yang tidak tepat dan masalah anggaran menjadi asbab negara tidak siap menghadapi gelombang pandemi. 

Hal tersebut terjadi karena negara hanya mengandalkan sektor pajak sebagai penopang utama anggaran belanja. Sedangkan kekayaan alam yang melimpah, sebagian besar telah diserahkan pengelolaannya, dijual dan dimiliki oleh swasta dan asing dengan dalih liberalisasi ekonomi.

Semua itu merupakan buah busuk penerapan sistem ekonomi sekuler kapitalisme. Di alam sekuler kapitalisme penguasa tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Swt. Kesejahteraan rakyat bukanlah prioritas. Karena negara sejatinya budak para pengusaha atau pemilik modal.

Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Pemerintah berdalih bahwa Covid 19 di luar prediksi sehingga tidak ada alokasi anggaran khusus dalam jumlah besar yang bisa membiayai semuanya. Saat pandemi datang pemerintah hanya mengutak-atik angka dengan mengalihkan dana-dana dari proyek strategis.

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang sangat mengutamakan keselamatan rakyat. Khalifah sebagai kepala negara hanya menerapkan aturan Islam. Tujuannya hanya semata-mata mengharap ridho Allah Swt. sehingga terwujud rahmatan lil alamin bagi seluruh umat. 

Harusnya penguasa bisa meneladani sifat dan kebijakan Khalifah Umar Bin Khathab ketika menghadapi musim paceklik dan wabah. Beliau mengelola dan mendistribusikan bantuan untuk rakyat serta ikut turun membagikan makanan bagi penduduk Madinah secara langsung.

Beliau menyembelih hewan untuk dimakan bersama dengan orang banyak. Umar pun turut membantu untuk membuat adonan roti bercampur zaitun. Setiap malam, para pejabat dikumpulkan untuk melaporkan aktivitasnya dan memastikan bantuan tersebar merata. Beliau dan keluarganya rela menurunkan taraf hidupnya yang hanya makan seadanya.

Daulah Khilafah menerapkan kebijakan karantina dan isolasi khusus jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara berkala dan dilakukan langkah-langkah pengobatan secara holistik.

Selama masa isolasi, Daulah akan menerjunkan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan secara cepat dan tepat. Negara menjamin seluruh kebutuhan dan kelengkapan petugas medis serta pengamanan khusus agar tidak ikut tertular.

Pemerintah pusat juga memastikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang diisolasi terpenuhi. Perlu diketahui bahwa ada satu hal yang tidak dimiliki sistem/negara lain yaitu baitul maal. Melalui sumber yang berasal dari zakat, zakat fitrah, wakaf, jizyah, dan kharraj (pajak atas tanah atau hasil tanah), kebutuhan rakyat akan terjamin hingga wabah bisa teratasi tanpa membebani rakyat. Wallahualam. []

Posting Komentar untuk "Anggaran Bermasalah, Tanda Negara Gagap Hadapi Wabah"