Sudan dan Israel Sepakat Normalisasi Hubungan

Khartoum, Visi Muslim- Israel dan Sudan telah sepakat untuk menormalisasi hubungan mereka. Ini adalah ketiga kalinya dalam beberapa bulan sebuah negara Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Kesepakatan antar negara muncul setelah mediasi Amerika. Presiden AS Donald Trump juga telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Sudan pada hari Jumat, (23/10/2020) untuk membahas rencana tersebut.

Perwakilan dari Israel dan Sudan kemungkinan akan menandatangani kesepakatan di Gedung Putih dalam beberapa minggu kedepan. Delegasi dari kedua negara tersebut juga akan berkonsultasi tentang hubungan perdagangan mereka di masa depan.

Bahrain dan Uni Emirat Arab  (UEA) mendahului Sudan awal tahun ini. Trump mengatakan, setidaknya lima negara lain juga ingin membuat kesepakatan normalisasi.

Rumor tentang kemungkinan normalisasi Sudan dengan negara Yahudi telah beredar selama beberapa waktu. Perkembangan terkini seputar penghapusan Sudan dari daftar terorisme AS tidak ada hubungannya dengan kemungkinan normalisasi dengan Israel, kata Menteri Luar Negeri Sudan Omer Qamar Aldin pada konferensi pers di ibu kota Khartoum, pada hari Selasa lalu.

"Saya dapat memastikan bahwa tidak ada hubungan antara normalisasi dengan Israel dan penghapusan Sudan dari daftar teror," kata Aldin. Menteri Luar Negeri Sudan ini juga mengatakan penghapusan Sudan dari daftar hitam AS adalah "langkah pertama dalam kembalinya Sudan ke komunitas internasional."

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump melaporkan pada hari Senin bahwa AS akan menghapus Sudan dari daftar terorisme  setelah Sudan membayar $ 335 juta kepada para korban teror AS dan keluarga mereka. "Akhirnya, keadilan bagi rakyat Amerika dan langkah besar bagi Sudan," cuit Trump.

Jutaan orang seharusnya memberi manfaat (kerabat) korban serangan Al-Qaeda di kedutaan besar Amerika di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998. Trump ingin menghapus Sudan dari daftar negara yang mendukung terorisme. Dia juga telah memberi tahu parlemen tentang ini. Jika Sudan keluar dari daftar hitam itu, diharapkan lebih banyak perusahaan yang berani berbisnis di sana.

Sudan diperintah oleh pemimpin otokrat, Omar al-Bashir selama beberapa dekade, tetapi rezimnya digulingkan tahun lalu setelah protes besar-besaran. Negara Arab ini menyatakan perang terhadap Israel pada tahun-tahun terakhir.

Warga Palestina merasa kecewa dengan meningkatnya jumlah negara Arab yang menjalin hubungan dengan pemerintah Netanyahu. "Ini adalah tusukan baru di belakang rakyat Palestina dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina," kata seorang pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). [] Nilufar Babayiğit

Berbagi :