Ayah Siaga, Akankah Atasi Masalah Keluarga?

Oleh: Afiyah Rasyad (Aktivis Peduli Umat)

Di era revolusi 4.0 yang canggih ini, sepertinya negeri ini masih menghadapi problematika laten keluarga, yakni kematian ibu dan bayi yang kembali meningkat. Stunting juga masih tinggi kasusnya. Pemerintah seakan kehabisan cara mengatasi problematika keluarga tersebut, sehingga program Ayah Siaga dicetuskan untuk disebarkan ke seluruh desa di Indonesia.

Tingginya AKI, AKB, dan stunting membuat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa program Ayah Siaga ini dibutuhkam untuk menekan kematian ibu dan bayi (Tribunnews.com, 10/6/2021).

Sebagaimana dilansir nasional.tempo.co (11/6/2021) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa program tersebut diharap mampu menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Akankah program ini bisa menyelesaikan problematika keluarga, terutama dapat diandalkan untuk menyelesaikan AKI dan AKB? Sementara, jaminan pelayanan kesehatan yang baik serta pemenuhan kebutuhan pokok yang tercukupi guna menyejahterakan kaum ibu sepertinya tidak digalakkan oleh pemangku kebijakan. Padahal, pemerintah fokus menekan angka stunting yang makin genting. Namun, negara seakan tampak tak berdaya menyelesaikan berbagai masalah AKI, AKB, serta gizi buruk dan stunting.

Desa Bontomarannu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi desa percontohan atas berhasilnya program Ayah Siaga. Sejak 2018, tidak muncul sama sekali kasus AKI dan AKB, hingga memperoleh penghargaan juara 1 tingkat provinsi dalam inovasi konvergensi stunting. Namun, apakah Program Ayah Siaga telah benar-benar teruji menyelesaikan peliknya masalah AKI, AKB, stunting, problematika keluarga lainnya?

Program ayah siaga digadang-gadang sebagai kelas ibu hamil dengan aneka permainan. Para ayah memakai kostum seperti ibu hamil yang diisi dengan beras 6 kg di bagian perut dan di bagian payudara 2 kg. Kemudian para ayah diarahkan untuk beraktivitas naik turun tangga, berjalan, berbaring, berjongkok, dan diminta mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh petugas. Hal itu rutin dilakukan setiap bulan bagi pasangan suami istri dengan istri yang sedang hamil.

Hal itu justru lebih terkesan seperti humor atau senda gurau saja. Justru ayah yang memerankan kondisi layaknya ibu hamil bertentangan dengan fitrah laki-laki. Jelas hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Pemerintah boleh saja memiliki program unggulan untuk menekan AKI, AKB, dan stunting, namun harus mencari akar masalahnya dan jangan sampai menabrak syariat Islam.

Dikutip dari jurnal kesehatan reproduksi, penyebab tingginya AKI di Indonesia adalah faktor sosial ekonomi dan budaya, tidak adanya dukungan lingkungan sosial (individualisme), serta finansial suami yang kurang memadai. Selain itu, keberadaan pos kesehatan desa (Poskesdes) masih minim di beberapa wilayah di Indonesia. Di Papua contohnya, 98% desa tak punya Poskesdes, padahal 72% di antaranya masih sulit mengakses puskesmas (lokadata.id, 13/8/2020).

Masalah tersebut terjadi karena pemerintah belum menyediakan anggaran yang memadai untuk melengkapi Pondok Bersalin Desa (Polindes) dengan listrik, air bersih, sanitasi, dan peralatan kesehatan untuk persalinan. Pemerintah juga belum meningkatkan fasilitas kesehatan. Padahal, peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu kunci menekan angka AKI dan AKB. Tentu saja hal itu terjadi karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme-sekularisme. Dimana sistem ini memprioritaskan materi dan meniadakan aspek kemanusiaan dan religi. Jika mau berpikir mendalam, akan dijumpai bahwa sistem kehidupan sekuler kapitalisme tidaklah selaras dengan fitrah perempuan, tidak pula berpihak pada kebutuhan dan kesehatan ibu hamil dan kehamilannya.

Seluruh kebutuhan hidup komunal yang seharusnya dipenuhi negara, justru dijadikan objek komoditas demi meraup keuntungan. Dalam sistem kapitalisme, negara hadir hanya sebagai fasilitator bagi para korporasi. Program Ayah Siaga hanya memberatkan individu seorang kepala keluarga untuk menanggung sendiri beban hidup keluarganya, termasuk segala risiko kehamilan dan kelahiran istri dan bayinya.

Bertolak belakang dengan sistem Isla. Kesehatan dipandang sebagai kebutuhan komunal yang wajib dijamin oleh negara, termasuk perkara kehamilan. Islam mewajibkan khalifah bertanggung jawab secara mutlak atas keselamatan nyawa rakyatnya. Khalifah juga wajib memenuhi kebutuhan pokok individu lainnya. Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya." (HR. Bukhari)

Islam mewajibkan laki-laki menanggunh nafkah para istri dan ibu. Ibu tidak akan dibebani nafkah, sehingga negara tidak akan pernah menerapkan program kesetaraan gender yang memaksa perempuan bekerja. Bahkan, ketika nafkah dari suami tidak mencukupi, negaralah penanggung jawabnya. Sistem kehidupan Islam satu-satunya yang mampu menjamin kesehatan perempuan, ibu hamil dan melahirkan serta pemenuhan gizi bagi generasi. Program Ayah Siaga tidak akan diterapkan karena termasuk kezaliman. Pasalnya, negata tidak melakukan riayah terhadap rakyat. Saatnya kaum muslim kembali pada kehidupan Islam yang hakiki, dimana negara benar-benar bertaqwa pada Ilahi.

Wallahu a'lam 

Berbagi :