Politik Balas Budi Ala Demokrasi, Ngeri!

Oleh Ummu Rufaida (Pegiat Literasi dan Sahabat Visi Muslim Media)

Heboh! Penunjukan komisaris dari beberapa komisaris BUMN mendapat sorotan publik. Pasalnya pengangkatan dilakukan terhadap sejumlah nama yang berjasa dalam pencalonan petahana dalam pilpres lalu. Akhir Mei, Menteri BUMN Erik Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5), sebagai salah satu Komisaris Independen PT Telkom (Persero) Tbk. 

Dilansir dari cnnindonesia.com, 29/05, sejak 2020 lalu Erik sudah mengangkat setidaknya 13 nama sebagai petinggi di perusahaan BUMN, salah satunya Abdee Slank. Publik mengenal selain sebagai gitaris Slank, ia juga merupakan salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Kebijakan ini sontak membuat rakyat heboh. Pasalnya, menurut Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, ini merupakan bagian dari bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa dan tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. Ia melanjutkan, tentu kebijakan ini akan merugikan Telkom. Sebab, penempatan orang-orang yang berjasa pada pemenangan petahana justru akan merusak tatanan, jika tanpa melihat kemampuan. Merdeka.com, 29/05. 

Politik balas budi semacam ini, sangatlah lumrah terjadi dalam sistem politik demokrasi kapitalisme. Sebab, faktanya siapapun yang berniat menjadi penguasa tentu haruslah memiliki dukungan masyarakat. Akibatnya suara mayoritas tentu menjadi syarat mutlak pemenangan paslon. Untuk mengupayakannya tentu membutuhkan corong-corong dari pihak tertentu, termasuk relawan tim kampanye ataupun tim sukses. 

Mekanisme balas budi inilah akan melahirkan pemerintah korup yang tentu merugikan kepentingan publik. Termasuk penunjukan komisaris BUMN, yang bukan didasari karena kompetensi. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan yang dilakukan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi demi keuntungan pihak tertentu. 

Padahal, jabatan komisaris BUMN merupakan posisi strategis yang haruslah dipegang oleh para ahli, mampu dan mumpuni. Rakyat butuh pemimpin yang memiliki kompetensi untuk mengelola BUMN dengan baik demi kepentingan umum bukan hanya segelintir orang saja. Akibatnya, jika hal serupa terus terulang maka akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. 

Selain itu, BUMN-lah yang mengatur sektor energi, listrik, infrastruktur, migas, dan sektor strategis lainnya. Maka tentu BUMN bukanlah milik individu, kelompok, partai atau bahkan rezim sekalipun. Ia merupakan milik negara yang bertugas untuk mengelola harta umum (rakyat), sehingga poros kerjanya hanya untuk melayani kepentingan rakyat. 

Disisi lain, justru rakyat lah yang memberikan gaji kepada para komisaris tersebut. Harusnya rakyat mendapat pejabat yang adil dan berkompeten, bukan pejabat yang dilahirkan dari proses balas budi yang jauh dari kepakaran dibidangnya. Untuk mengatasi inkompeten para komisaris yang tidak memiliki pengalaman di korporasi, Menteri BUMN Erick Thohir berencana memberikan training atau pendidikan agar memiliki pola pikir yang sama dengan BUMN.

Rasulullah Saw. sungguh sudah mengingatkan jauh-jauh hari, bahwa apabila sebuah urusan tidak diserahkan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya.

 "Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'Bagaimana maksud amanah disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR Al-Bukhari)

Sungguh praktik politik balas budi dikalangan pendukung rezim merupakan implementasi dari sistem kapitalisme. Mereka beranggapan bahwa kekuasaan adalah cara untuk meraup materi sebanyak-banyaknya. Sebab, keuntungan materi itulah yang menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Akibatnya, berbagai cara akan ditempuh demi kepentingan individu, kelompok, atau partainya. Meski merugikan rakyat sekalipun. 

Sangat berbeda dengan pandangan kekuasaan versi Islam. Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijaga sebab amanah adalah taklif yang Allah bebankan kepada para penguasa. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakannya dalam mengurusi urusan umat sesuai dengan syariat Islam. 

Tentu kekuasaan yang amanah ini tidak akan terwujud jika hanya individu penguasanya saja yang menegakkan syariat Islam. Akan tetapi harus ditopang juga oleh sistem yang menerapkan Islam sebagai sistem pemerintahan dan politik, yaitu khilafah islamiyah. Dengan demikan akan terwujud "baldatun tayyibatun wa rabbun gafur".[] 

Berbagi :