Salah Siapa Penanganan Pandemi Covid-19? Pengamat: “Awalanya Candaan Lalu Syok”

Jakarta, Visi Muslim- PKAD-- Ketika awal-awal pandemi di Wuhan, pemerintah indonesia terlena dengan menjadikannya sebagai candaan. Virus tidak mungkin masuk ke indonesia. Ketika betul-betul masuk, kita syock. Ternyata baru disadari ini berefek pada kebutuhan dana yang cukup besar. Dibidang kesehatan butuh dana agar kasus tidak meyebar, kematian bisa ditekan. Dari sisi ekonomi bagaimana agar kesejahteraan rakyat terdampak tetap terpenuhi. Sehingga dianggap sebagai negara yang berhasil menangangi pandemi. Tapi semua target ini tidak terpenuhi. 

Ulasan tersebut disampaikan Dr. Suswanta, M.Si, seorang Akademisi Dan Pengamat Kebijakan Publik, dalam diskusi virtual bersama Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Rabu, 4 Agustus 2021. Diskusi kali ini menyoroti siapakah sebenarnya pihak yang paling bertanggungjawab dalam penanganan pandemi covid-19. Hadir dalam diskusi, Puguh Saneko, S. KM, M. Kes (Praktisi Kesehatan Masyarakat) dan Adi Kurniawan (Ketua BaraNusa Relawan Jokowi). 

Melanjutkan ulasannya, Suswanta menyampaikan setelah meremehkan, pemerintah juga terlihat tidak mempunyai konsep yang jelas. Baik menyangkut strategi, kebijakan, program, termasuk anggaran. 

“Satu persoalan yang sampai saat ini tidak terjawab. Saya sendiri gagal paham adalah, kenapa pemerintah tidak menggunakan UU no.6 tahun 2018 tentang kekarantiaan kesehatan, sebagai landasan untuk menyelesaikan pandemi. Dalam UU ini semua sudah dijelaskan siapa yang bertanggungjawab. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang menjadi hak rakyat itu dijelaskan”, tanyanya heran. 

Menurut Suswanta ini aneh. Pemerintah ingin menyelesaikan masalah tetapi tidak menggunakan aturan yang sudah dibuat. Tetapi malah membuat istilah-istilah yang tidak ada dalam UU. Tapi anehnya lagi, hukum pidana berupa denda dan sanksinya diterapkan. Sementara, hak rakyat yang juga tertuang dalam UU yang sama tidak diberikan. 

Suswanta berharap pemerintah tidak melulu menuntut rakyat taat. Faktanya pemerintah sendiri tidak taat dengan melanggar UU yang sudah dibuat. 

“Menurut saya pemerintah ingin menghindari kewajibannya menanggung kebutuhan hidup rakyat. Padahal dalam hitungan Pak Rizal Ramli sebetulnya dananya ada, terlepas dari utang ya. Tapi karena kita nggak jelas, ya jadi nggak jelas konsepnya, visi misinya. Nggak jelas juga kebijakannya. Kebijakannya terus diperpanjang. Ini menunjukkan galau ya pemerintah”, ungkapnya.

Dampaknya, target ekonomi dan kesejahteraan tidak tercapai. Dana yang ada dihamburkan untuk hal yang tidak prioritas, seperti mengecat pesawat. Belum lagi celah korupsi yang terus terjadi. Bahkan ada pejabat yang membuat baliho dimana-mana. Sementara insentif nakes ditunda-tunda. Padahal harusnya mereka berhak mendapatkan apresiasi yang luar biasa, karena mereka adalah pahlawan. Disisi lain, rakyat yang jelas terdampak pandemi malah dituntut ikut berpartisipasi menyumbang. Menurut Suswanto ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai senses of crisis. 

“Harusnya pemerintah memberi contoh, potong gajinya”, tutupnya.

Berbagi :