PNS Diganti Robot, Angka Pengangguran Bertambah

Oleh : Yusseva S.Farm (Sahabat Visi Muslim Media)

Wacana Pemerintah mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), detik.com, tentu perlu pengkajian lebih lanjut lagi. Pasalnya kebijakan yang bersandarkan pada tren global dan sekadar ingin dinilai modern ini malah memperburuk persoalan yang sudah ada. Alih-alih pencapaian fisik dan kemajuan teknologi akan tercapai dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan negeri ini. Justru kebijakan ini akan semakin menambah daftar pengangguran

Angka Pengangguran Bertambah

Meskipun PNS akan berarti dipecat dan digantikan robot. Namun yang pasti angka penggangguran akan bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang atau 6,49 persen per Agustus 2021. Kompas.com. Dan jika pengangguran bertambah maka tidak menutup kemungkinan permasalahan negeri ini tentunya akan bertambah pula. Tentunya hal tersebut tidak kita Inginkan.

Kemajuan bangsa semestinya tidak diukur dengan sekedar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi yang digunakan. Semstinya menggunakan ukuran dasar sebagaimana direkomendasikan Islam berupa tercapainya tujuan bernegara yaitu menyejahterakan setiap individu, terciptanya ketenangan-stabilitas dan meninggikan peradaban. 

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, angka pengangguran pada Agustus 2021 lebih rendah kalau dibandingkan dengan Agustus 2020. Jumlah itu turun sekitar 670.000 orang atau 1,58 persen dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Namun angka ini masih terbilang tinggi bahkan Indonesia masuk dalam daftar 10 negara paling banyak pengangguran. Akurat.co.id. 

Berdasarkan data Administrasic Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Dan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2021 jumlah pekerja laki-laki sebanyak 43,39 persen atau setara dengan 59.670.603 orang dan jumlah pekerja perempuan sebanyak 36,20 persen atau sama dengan 48.764.229 orang. Ini menunjukkan tingginya persaingan pekerja laki-laki dengan perempuan. Tentu hal ini akan berkorelasi positif meningkatnya angka perceraian karena perempuan dianggap lebih mampu menafkahi dirinya sendiri, di sisi lain disfungsi salah satu peran laki-laki untuk mencari nafkah karena tergantikan oleh istri.

Tak hanya itu, bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka tingkat pengangguran terbuka perkotaan tercatat sebesar 8,32 persen, lebih tinggi hampir dua kali dari tingkat pengangguran terbuka di daerah perdesaan yang sebesar 4,17 persen. Hal ini akan sebanding lurus meningkatnya kasus kejahatan disebabkan biaya hidup dan gaya hidup yang besar tinggal di perkotaan sementara sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Solusi Islam dalam Mengatasi Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu problem yang sudah lama dihadapi Indonesia. Namun persoalan ini tak kunjung terselesaikan. Begitu juga persoalan lain yang menimpa bangsa ini tak pernah tertuntaskan. Hal ini tak lepas dari sistem yang diambil dan diterapkan Indonesia yakni Sistem Kapitalisme. Sistem yang rusak dan merusak karena asas yang dibangunnya adalah pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme).

Sistem kapitalisme ini telah gagal mewujudkan lapangan kerja yang luas bagi rakyat. Penguasa dalam dalam system ini menempatkan diri sebagai regulator yang hanya cukup memberikan stimulus-stimulus, yang terbukti gagal mengatasi pengangguran, misalnya program Kartu Prakerja.

Padahal anggaran Rp 20 T digelontorkan untuk program ini akhirnya sia-sia saja. Survei BPS menunjukkan bahwa sekitar 51,3 persen peserta tak benar-benar memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kemampuan. Akibat sistem gagal dan penguasa yang tak mumpuni ini, banyak rakyat yang jatuh makin dalam di jurang kemiskinan karena tak mempunyai pekerjaan.

Islam memiliki solusi tuntas untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Negara Khilafah memposisikan diri sebagai ra’in (pengurus) dan mas’ul (penanggungjawab) terhadap urusan rakyat, bukan hanya sebagai regulator. Maka persoalan pengangguran akan dibenahi secara serius, hingga tak ada lagi orang yang menganggur.

Beberapa langkah yang akan dilakukan negara Khilafah dalam mengatasi pengangguran:

Pertama, negara menyediakan pendidikan dan kesehatan yang murah bahkan gratis untuk semua orang baik kaya atau miskin; muslim ataupun non muslim selama memiliki stastus warga negara Khilafah. Dengan begitu, rakyat tidak akan terbebani dengan biaya Pendidikan dan kesehatan yang melangit. Penghasilan yang didapat dari bekerja hanya untuk biaya sandang pangan dan papan serta infak di jalan Alah.

Kedua, negara akan memaksa setiap individu laki-laki yang telah baligh dan sehat secara fisik untuk bekerja mencari nafkah sebagai bentuk kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. 

Dengan begitu negara akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan dengan menyiapkan sarana dan prasarananya. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata, “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

Ketiga, dalam hal ekonomi, Khilafah akan menerapkan investasi halal dalam bentuk syirkah dan pinjaman tanpa bunga untuk dikembangkan di sektor real baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan. Kholifah dapat mengambil tanah mati (tanah yang ditelantarkan pemilik selama 3 tahun) dengan memberikannya kepada mereka yang menghidupi tanah mati dengan menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya.

Keempat, Khilafah tidak akan membiarkan berkembangnya sektor non riil.seperti bursa saham. Selain haram, sektor non riil mengakibatkan perputaran uang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja. Sehingga perusahaan yang didirikan harus dengan aqad yang syar’i

Itulah beberapa mekanisme Khilafah dalam mengatasi angka pengangguran. Semua langkah ini tidak akan terwujud tanpa tegaknya syariat Islam secara kaaffah dalam institusi negara khilafah Islamiyah ‘ala manhaj kenabian.

Wallahu ‘alam bisshowab 

Berbagi :