Wacana Tunda Pemilu di Antara Kamuflase Oligarki dan Kepentingan Kekuasaan

Jakarta, Visi Muslim- PKAD—Wacana penundaan Pemilu memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Seorang advokat yang juga aktivis gerakan Islam Ahmad Khozinudin angkat suara mengenai isu ini. Ia mengemukakan beberapa alasan yang beliau sampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam [LIVE] FGD Online #45 Pusat Kajian Dan Analisis Data bertajuk "Resonansi Ukraina Dan Tunda Pemilu" (Sabtu, 5/3/2022).

Ahmad menyampaikan tunda Pemilu itu bukan tidak ada urgensinya. Ini urgent sekali, sangat penting bahkan mendesak. Alasannya yang pertama ialah tidak semua orang itu di negeri ini punya pandangan yang bijak seperti Bang Rizal Fadillah. Yang kalau mundur lebih awal akan selamat.

"Bagi sebagian kalangan yang lainnya termasuk juga saya justru mau mundur atau berhenti dari jabatannya gantian nanti, semua borok-boroknya itu akan dibongkar begitu,"ungkap Ahmad.

Jika pandangannya demikian maka ini urgent. Kalau tidak nambah tiga periode paling tidak nambah beberapa tahun sambil menyusun strategi tambahan dalam rentang dua tahun itu. Sehingga menurut Ahmad posisinya urgent harus tetap berkuasa. Karena alat-alat kekuasaan untuk menegakkan hukum sekarang berada di bawah kendali politik.

Alasan yang kedua, wacana penundaan pemilu urgent sekali dalam perspektif kepentingan oligarki. Sebab oligarki di zaman era Joko Widodo sangat dilayani dengan baik. Ahmad menggambarkan bagaimana mungkin ada undang-undang Omnibus Law yang begitu melayani investor dan para pengusaha yang pasal-pasalnya sangat menguntungkan investor. Hal tersebut tidak pernah terjadi kecuali di era rezim Jokowi.

“Oligarki melakukan kamuflase bahwa kompensasi yang diberikan oleh penguasa kepada oligarki dengan biaya politik tahun 2019 yang begitu besar, memiliki konsekuensi harus ada jaminan agar proyek-proyek oligarki yang meminjam kebijakan negara harus tetap berlanjut,”tegasnya.

Yang ketiga, tidak ada garansi kepentingan ologarki akan diberikan kepada otoritas yang lain atau presiden yang lain. Misalkan pada proyek IKN yang multi years. Oligarki yang diuntungkan dengan proyek ini tidak akan mendapatkan garansi yang baik kalau Presidennya Bukan Presiden Joko Widodo.

"Maka ia punya kepanjangan sekali agar saudara Joko Widodo tetap menjadi presiden." Tutup Ahmad.[] 

Berbagi :