Pupuk Langka, Petani Sengsara. Negara Kemana?

 

Oleh: Hestiya Latifah (Mahasiswi, Aktivis Dakwah)

Pupuk langka. Ini yang dirasakan para petani di negeri ini. Negeri yang kaya melimpah, yang tak habis-habis sumber daya alamnya, tapi banyak yang merasa kekurangan bahkan tak mendapatkan haknya. Seperti pupuk langka yang masih terjadi hingga saat ini. 

Kekurangan dan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi saat ini dikarenakan adanya perbedaan pada harga pokok pupuk (HPP) yang masih menggunakan HPP dua tahun lalu. Angka e-alokasi dan realisasi kontrak dalam pupuk subsidi pun berbeda, sehingga imbasnya adalah pupuk subsidi di daerah langka.

Menurut Sudin (Ketua Komisi IV DPR RI), pupuk subsidi yang dialokasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) tercatat sebesar 7,85 juta ton. Sedangkan dalam realisasi kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) antara Kementan dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) hanya 6,68 juta ton. (Ekonomi.bisnis.com, 30/8/2023)

Kapitalisme Sistem yang Menyengsarakan

Pupuk langka bukanlah menjadi masalah baru. Pada tahun 2020 misalnya, di Jombang puluhan petani mengantri di sebuah kios pupuk dan membawa Kartu Tani. Konon para petani yang sudah mengantri pun khawatir tidak kebagian pupuk subsidi walaupun sudah membawa Kartu Tani. Ini menyebabkan keresahan para petani dalam pekerjaannya, sehingga banyak petani-petani yang tidak dapat bekerja dengan maksimal dan menghasilkan hasil pertanian yang cukup.

Penyediaan pupuk tidak bisa dipisahkan dari kebijakan ekonomi atau sistem ekonomi. Faktanya, ekonomi saat ini sedang digerakkan oleh sistem kapitalisme. Tentu tidak jauh dari misi pemilik modal yang memungkinkan terjadinya monopoli perusahaan bagi pemilik modal yang besar.

Kegiatan yang dilakukan para produsen dan distributor dalam menangani pupuk pun sudah sangat meresahkan. Sehingga pengawasan harus dimaksimalkan dari akarnya. Karena jika kondisinya terus demikian, maka para petanilah yang akan terus menjadi korban. Petani harus membeli pupuk dengan harga yang mahal. Sedangkan ketika musim panen tiba, harga panen menjadi anjlok.

Para petani dibuat kebingungan, akan tetapi inilah yang akan terus menjadi pekerjaannya dalam menghidupi kehidupannya. Sangat tidak adil jika sistem ini terus berkuasa dan mengurusi rakyat, yang ada rakyat sengsara juga para petaninya. 

Sistem Islam Menyejahterakan

Sangat berbeda saat sistem Islam yang mengurusi petani hingga menjamin pupuk agar tersebar dengan merata. Pertanian dalam sistem Islam diatur oleh pemimpin negara (khalifah). Pertanian di dalam negara Islam akan diatur dengan sangat adil agar peningkatan produksi pertanian dan kebijakan pendistribusian terus berjalan dengan baik.

 Sehingga kebutuhan pokok masyarakat pun terpenuhi dan negara akan memberikan subsidi yang besar bagi para petani. Khalifah juga akan mencegah perbuatan menyimpang seperti korupsi, dan monopoli pada pendistribusian pupuk yang dapat merugikan para petani.

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam negara Islam, karena akan berakibat pada negara sendiri. Jika negara abai dan lalai pada produksi pangan, maka akan mudah terjajah oleh asing dan negara akan terus ketergantungan pada negara lain.

Maka demikianlah negara Islam mewujudkan ketahanan pangan dan produksi pangan yang baik dan hakiki. Dari mulai ketersediaan hingga sampai kepada para petani agar tersebar secara merata dan mampu menyejahterakan kebutuhan masyarakat. Ini akan berjalan hanya dengan menerapkan sistem Islam yakni Khilafah.

Wallahu'alam bishawab.

Berbagi :