Lapangan Kerja Makin Kritis, Apa Kabar Makan Bergizi Gratis?

 

Oleh: Yulida Hasanah (Aktivis Muslimah Brebes)

Pernyataan menteri di Kabinet Merah Putih baru-baru ini menjadi sosrotan publik. Pasalnya, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy saat konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, 22 April 2025 lalu mengatakan bahwa Makan Bergizi Gratis lebih penting dan mendesak ketimbang lapangan pekerjaan. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan solusi mengatasi permasalah kekurangan gizi yang menimpa banyak generasi Indonesia. 

Hal tersebut kemudian mendapatkan komentar dari Pengamat Ekonomi dan Analis Pasar Modal, Ferry Latuhinin. Dia menilai bahwa pernyataan ini salah dalam konteks logika berpikir, sebab lapangan kerja jelas lebih diutamakan bagi negara manapun di seluruh dunia. (www.pjoksatu.id/28-04-2025)

Polemik MBG Menjadi Sorotan

Di sisi lain, samapai hari ini MBG masih menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Meski perjalanan program ini banyak menimbulkan masalah di lapang, namun pemerintah tetap kekeuh mempertahankannya. Munculnya insiden serius seperti dugaan keracunan massal siswa yang terjadi di Batang, Jawa Tengah, dan di Cianjur Jawa Barat, setelah menyantap menu MBG. Adanya persoalan administrasi berupa tunggakan pembayaran hingga mencapai hampir Rp 1 miliar terhadap dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. (www.pojoksatu.id/23/04/2025)

Tak hanya itu, program ini dianggap sebagai program ambisius yang dikhawatirkan menjadi sasaran korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2025 ini pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG. Dan anggaran ini diproyeksikan meningkat sampai Rp 171 triliun. Dan yang makin menjadi sorotan publik adalah anggaran tersebut diringi dengan pemangkasan anggaran dari kementerian lain yang merember ke banyak pihak. Bahkan pada Februari 2025 lalu, demonstrasi penolakan MBG terjadi di sejumlah daerah dengan salah satu bunyi spanduk yang dibawa pengunjuk rasa, “Anak-anak makan gratis, orang tua di-PHK,” jelas hal ini menjadi sorotan yang memprihatinkan. (www.bbc.com/7/04/2025)

Menciptakan Lapangan Kerja Adalah Tanggung Jawab Negara!

Wajar jika program ambisius MBG ini dihadapkan dengan kondisi rakyat yang makin sulit dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Partai Buruh dan KSPI mencatat sedikitnya 60 ribu buruh telah di-PHK dari 50 perusahaan. Dan ada 37 perusahaan yang sudah melakukan PHK terhadap 44.069 buruh dalam bulan januari-Februari 2025 lalu, dengan kondisi tidak dibayar pesangon dan THR-nya oleh perusahaan tersebut. (www.cnbcindonesia.com/07/04/2025)

Selain itu, baru baru ini laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang dirilis Selasa (22/4/25)mengungkapkan bahwa IMF memproyeksikan angka pengangguran di Indonesia mencapai 5,0 persen pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya yakni 4,9 persen. Dan diperkirakan akan naik di tahun 2026 menjadi 5,1 persen. Dan angka ini adalah yang tertinggi di ASEAN. (www.bloombergtechnoz.com/23/04/2025)

Sungguh sangat ironis jika hal ini benar-benar terjadi di negeri ini. Bagaimana tidak? Pengangguran akan membuat kondisi ekonomi keluarga makin miris. Sedangkan biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok makin naik. Secara logika, apakah MBG akan menyelesaikan masalah gizi buruk di negeri ini jika kondisi ekonomi keluarga makin dipersulit?. Terlebih, anak-anak negeri tidak hanya butuh makan sekali sehari. Sementara parktik MBG hanya sekali terlaksana di tiap sekolah. 

Jelas ini adalah kelalaian negara dalam menentukan persoalan utama di negeri ini. Akhirnya, solusi dan semua turunannya tidak akan pernah nyambung dengan masalah yang dihadapi. Yang ada justru makin mempersulit dan menambah masalah masalah baru. Jika sudah demikian, maka solusi menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi menjadi tanggung jawab negara.

Namun, negara tidak akan pernah mampu jika ‘political will’ untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya tidak dimiliki oleh pemimpin negeri ini. Apalagi jika negara masih memperhatikan ‘untung-rugi’ dalam menjalankan kewajibannya. Maka, selamanya rakyat akan berada di pihak yang selalu dirugikan dan terus dalam keterpurukan. Inilah sejatinya gambaran sebuah negara yang mengambil kapitalisme sebagai standar dalam mengurusi kehidupan rakyatnya.

Islam dan Jaminan Kesejahteraan, Bukan hanya Soal Lapangan Pekerjaan

“Imam itu adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Di antara urusan utama yang termasuk dalam tugas ‘ri’aayah’ adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara yang memiliki kemampuan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bahkan nafkah atas orang fakir yang tidak memiliki kerabat yang mampu menafkahinya menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan ini berdasarkan pada sabda Rasulullah, “Siapa saja yang meninggalkan harta, maka itu adalah hak ahli warisnya. Siapa saja yang meninggalkan orang yang lemah(yang tidak punya anak maupun orang tua), maka itu adalah urusan kami.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Demi menjamin berjalannya tanggung jawab negara di atas, maka ‘Baitu Mal’ menjalankan syariah menetapkan pos-pos pengeluaran untuk pemberian nafkah tersebut sebagai bentuk perhatian khusus. Syariah menetapkan pos pendapatan di dalam Baitul Mal, pos seperti zakat untuk orang-orang fakir. Jika zakat tidak mencukupi, maka pemberian nafkah akan diambilkan dari pos-pos Baitu Mal yang lain. 

Karena dalam Islam, negaralah yang wajib memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Maka menyediakan lapangan kerja ini sebagai bentuk jaminan Islam menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara wajib menjalankan kebijakan makro dengan penerapan politik ekonomi Islam. Di mana tujuan utamanya adalah menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap individu rakyat disertai adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pelengkap sesuai kemampuan mereka.

Inilah tanggung jawab negara dalam Islam, bukan hanya sekadar memberikan solusi penyediaan lapangan pekerjaan semata. Tetapi secara totalitas memberikan jaminan kesejahteraan sebagai manusia secara individual, bukan secara kolektif. Maka, urusan lapangan pekerjaan adalah bagian dari jaminan kesejahteraan oleh negara dalam Islam. Masyaa Allah

Berbagi :