KTP-el Tercecer, Buruknya Sistem Administrasi Indonesia


Oleh : Solihah 
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Kasus KTP-el kembali mencuat, kasus terbaru terkait jual beli blangko KTP-el di toko daring (online), sontak cukup menghebohkan publik. Mengingat belum lama dari kasus temuan ribuan KTP-el tercecer di Bogor pada bulan mei lalu. Sebelumnya, pada 18 Maret 2017, di tempat sampah bekas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa juga pernah ditemukan kasus serupa. 

Rentetan dari kasus tersebut menunjukkan adanya problem yang serius terkait KTP-el ini. Problem serius dari hulu hingga hilir. Masih lekat dalam ingatan kita kasus korupsi yang menjerat Setyo Novanto yang merupakan problem hulu dari perjalanan KTP-el ini. Problem hilirnya adanya protes yang masif dari masyarakat, banyak yang mengeluh proses pembuatan KTP-el yang cukup lama dan tak kunjung jadi dengan alasan kehabisan blangko. 

Sungguh miris, data kependudukan yang seharusnya terjaga ketat oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mudahnya dijual belikan. Bagaimanapun ini merupakan keteledoran meskipun katanya iseng. Menunjukkan pula betapa buruknya kinerja Pemerintah, khususnya Kemendagri terkait perekaman data, pendistribusian, dan kontroling pencetakan KTP-el. Jebolnya KTP-el ini rentan diselewengkan di tahun politik 2019, pasalnya KTP-el ini menjadi syarat sah bagi pemilih. Sehingga blangko KTP-el ini menjadi menjadi incaran bagi pihak yang ingin menyelewengkannya demi memperoleh suara terbanyak dalam pemilu nanti. 

Sistem administrasi yang semrawut ini tak lepas dari suprasistemnya yakni sistem kapitalis dan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Kecurangan demi kepentingan dipandang sah-sah saja dalam sistem kapitalis-demokrasi ini. Tak hayal kasus jebolnya KTP-el ini nantinya tak akan mudah diusut jika ternyata yang memiliki kepentingan adalah yang saat ini memiliki kekuasaan. 

Beda halnya dengan masa kejayaan islam yang menjadi pelopor sistem administrasi yang keren, dokumen-dokumen yang menunjang terjalankannya pelayanan maksimal negara terhadap umat. Dokumen-dokumen masa Khilafah Utsmaniyah misalnya, masih tersimpan di museum dan perpustakaan di Turki, Suriah, Mesir, Irak dan sebagainya. Sistem administrasi yang maju tentu tidak berdiri sendiri, melainkan adanya suprasistem yang keren pula yakni sistem islam, sistem dari Dzat penggenggam jiwa hamba yakni Allah Azza Wajalla. Satu-satunya wadah yang bisa menerapkan sistem islam secara menyeluruh adalah Khilafah Islamiyah sesuai manhaj kenabian. [vm]
loading...

Belum ada Komentar untuk "KTP-el Tercecer, Buruknya Sistem Administrasi Indonesia"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel