Rezim Myanmar Salah Jalan!

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik internasional) 

Sebagaiamana diketahui Min Aung Hlaing, Jendral Militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021, selanjutnya Ia menunjuk dirinya menjadi perdana menteri Myanmar sekaligus memperpanjang status darurat Myanmar sampai 2023. 

Bereaksi akan hal itu, pada Senin (2/8/2021) juru bicara PBB, Stephane Dujarric menyatakan, langkah rezim Myanmar "salah jalan", dan tidak searah dengan demokrasi. Ia menyeru agar Myanmar embali ke pemerintahan demokratis, membebaskan semua tahanan politik, serta menghentikan kekerasan dan penumpasan.

Ok, Rezim Myanmar berada di jalan yang salah. Dan kaum Muslim Rohingya telah menjadi korban dalam proses demokrasi  yang ‘bersejarah’ Myanmar. Sistem demokrasi memungkinkan para politisi dan partai Myanmar untuk menghembuskan kecurigaan dan dan kebencian terhadap etnis atau agama minoritas untuk memenangkan kekuasaan, dipandang sebagai model yang sukses yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Rezim Myanmar memberlakukan sentimen anti-Muslim untuk memenangkan suara dalam pemilu yang demokratis. 

Islamophobia juga menjadi komoditas politik yang telah digunakan oleh para politisi di sejumlah negara demokrasi Barat, termasuk Perancis, Inggris, Australia, dan Kanada untuk memenangkan faktor xenophobia (ketakutan terhadap orang asing) dari para pemilih mereka, hal yang diterima di bawah payung ‘pluralisme’ atau ‘kebebasan ekspresi’ liberal.

Kini demokrasi menghasilkan model politik dan model kegidupan yang rusak. Myanmar masih mencekam. 'Bidak - bidak' Inggris bertarung melawang 'antek - antek' Amerika dengan mengorbankan rakyat. Myanmar mengalami kebuntuan sebagaimana yang terjadi di banyak negeri. 

Adapun kaum muslimin sebetulnya bisa menawarkan kehidupan yang lebih baik di Myanmar ketika prinsip Islam dianut oleh sistem politik, Khilafah, di mana dalam konsep sistem pemerintahan Islam, menghasut kebencian terhadap ras, etnis, atau komunitas agama tidak bisa ditoleransi untuk tujuan apa pun, dan di mana kaum minoritas dilindungi dan dijamin hak-haknya dan tidak digunakan sebagai tumbal untuk memuaskan nafsu makan dari selera politik para politisi yang haus kekuasaan! 

Berbagi :