LPG Kembali Langka, Dimanakah Peran Negara?

Oleh: Hestiya Latifah (Mahasiswi, Aktivis Dakwah)

LPG 3 kg subsidi kembali langka di sejumlah daerah. Ada beberapa penyebab, yakni termasuk peningkatan konsumsi dan dugaan tidak tepat sasaran. Di sisi lain, pemerintah juga meluncurkan LPG 3kg non subsidi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, demi menjaga stok LPG, perusahaan akan melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran. Dalam keterangannya, Nicke menyampaikan bahwa “Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus dilakukan operasi pasar." 

Upaya tersebut menurutnya dapat efektif dalam pengelolaan stok LPG agar tetap ada dan langsung ke masyarakat. Nicke mengungkapkan, pada Juli ini telah terjadi peningkatan konsumsi sebanyak 2 persen pasca libur panjang beberapa waktu lalu. Namun perseroan terus melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. 

(tirto.id, 25/7/2023)

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, juga mengatakan bahwa skema distribusi yang diterapkan saat ini belum tersosialisasi dengan baik yang mengakibatkan kurangnya suplai pengecer dan berdampak terhadap suplai ke masyarakat. 

(cnbcindonesia.com, 30/7/2023)

Kapitalisme Biang Kegagalan

Ketersediaan LPG sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Kelangkaan yang hingga saat ini masih terjadi adalah tanda gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Adanya LPG non subsidi dalam waktu yang bersamaan dan diklaim lebih aman, jelas memberikan pasar baru bagi pengusaha.

Wajar bila permasalahan LPG atau migas menjadi permasalahan yang kian memburuk. Karena yang diemban adalah sistem kapitailisme yang mempunyai tujuan mengambil dan mengelola sumber daya alam demi untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan nasib rakyat.

Segala bentuk kepemilikan umum dimiliki dan dikuasai individu yang bermodal, bukan lagi menjadi kebutuhan umum. Bukan lagi menjadi hak rakyat yang secara merata dapat merasakan, bahkan tak jarang LPG yang saat ini langka adalah akibat penyelundupan yang terjadi di pusat pengelola LPG sehingga tidak tersebar secara merata di pelosok-pelosok.

Tak heran jika negeri ini terus rugi, dikarenakan penguasa yang tidak bertanggungjawab penuh atas segala kebutuhan rakyat dan menjadi pengelola segala bentuk kebutuhan secara benar. Sehingga apa yang didapat oleh rakyat tidak sesuai dan utuh.

Kapitalisme menjadikan hubungan penguasa dan rakyat hanyalah hubungan bisnis, ada hitungan untung-rugi. Sehingga tatkala dirasa merugikan negara, maka rakyat akan dianggap sebagai beban yang mengakibatkan pemberian hak kepemilikan umum terhadap rakyat tidak merata.

Islam Solusi Sempurna

Dalam pandangan Islam, kepemilikan umum adalah milik seluruh umat. Umat berhak secara menyeluruh mendapatkan hak tersebut. Islam mengharamkan jika hak dan kepemilikan rakyat dikuasai oleh individu (privatisasi), baik oleh swasta maupun oleh asing.

Posisi penguasa dalam Islam adalah sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Sebagai pengurus seluruh kebutuhan rakyat.

Maka pos pemasukan dan pengeluaran dari sumber kepemilikan umum ini menempati pos tersendiri, yakni di Baitulmal. Semuanya digunakan dengan sebesar-besarnya untuk kepentinga masyarakat.

Namun, sistem saat ini berbanding terbalik dengan sistem Islam. Pengelolaan SDA yang dikuasai oleh para pemilik modal dari swasta dan asing, membuat SDA yang melimpah akhirnya tak mampu menyejahterakan rakyat.

Akankah kita bertahan atau mati sengsara di dalam sistem ini? Sudah saatnya kita kembali pada Islam, aturan yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, yang mampu memecahkan berbagai macam permasalahan dan mampu menyejahterakan rakyatnya seperti pada 13 abad lalu di masa kejayaan Islam.

Wallahu'alam bishawab. 

Berbagi :